Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Perumahan dan Pisah dari PUPR, Ini Kata Pak Bas

9 September 2024 18:45 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan keterangan pers usai membuka Pameran Bersama Arsip Kepresidenan di Galeri Emiria Soenassa, TIM, Jakarta, Kamis (8/8/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan keterangan pers usai membuka Pameran Bersama Arsip Kepresidenan di Galeri Emiria Soenassa, TIM, Jakarta, Kamis (8/8/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memisahkan Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Anggarannya sudah masuk di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 sebanyak Rp 53 triliun.
ADVERTISEMENT
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghargai keputusan dari Prabowo tersebut. Dia tidak masalah jika Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Umum nantinya dipisah.
"Tidak masalah, jadi kalau yang selalu saya bilang organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai satu tujuan. Dulu PU jadi PU saja, kemudian jadi PU pisah dengan perumahan sendiri kan? Bergabung sekarang PUPR. Sekarang kalau mau dipisah lagi perumahannya, ya, nggak masalah," kata Basuki usai rapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (9/9).
Basuki yang akrab dipanggil Pak Bas mengaku memperhatikan statement dari Hashim Djojohadikusumo dan Prabowo Subianto mengenai pemisahan Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, mereka ingin PU kembali pada fungsi awalnya.
ADVERTISEMENT
Menteri Pertahanan Indonesia dan presiden terpilih Prabowo Subianto turun dari panggung saat kongres Partai NasDem di Jakarta pada 27 Agustus 2024. Foto: Yasuyoshi CHIBA / AFP
"Jadi kembalikan PU kepada kitabnya sebagai core business PU. Tidak apa-apa karena PU sebagai pembina jasa konstruksi. Jadi semua aturan konstruksi itu adalah PUPR secara undang-undang yang lainnya mengikuti. Jadi saya kira tidak masalah," kata Basuki.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran ingin fokus mengembangkan sektor usaha perumahan.
"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai, dan Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ucap Hashim dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
Dengan demikian, Hashim memastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah. Kementerian PU nantinya hanya akan fokus terkait infrastruktur.
ADVERTISEMENT