Prabowo Bakal Kejar Pengusaha Nakal Tak Bayar Pajak hingga Rp 300 Triliun

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto memberi salam saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mengejar pengusaha nakal yang tak bayar pajak. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, membeberkan sejumlah modus yang dilakukan oleh pengusaha nakal, yang diduga belum membayar pajak hingga Rp 300 triliun. Isu ini pertama kali dibongkar oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Drajad menjelaskan data yang disampaikan Hashim ditemukan saat mereka sedang menelusuri potensi penerimaan negara. Dia menyebut, uang pajak senilai Rp 300 triliun tersebut sangat dibutuhkan untuk menambah belanja 2025.

"Kebetulan kami menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali," kata Drajad kepada wartawan di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu, (9/10).

Drajad mengatakan, salah satu sumber pajak yang belum terkumpul adalah kasus-kasus pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di pengadilan. Menurutnya, pengusaha nakal tersebut tidak membayar pajak sesuai putusan di pengadilan.

"Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai. Tapi mereka enggak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar, itu jumlahnya juga sangat besar," ujar Drajad.

Tak hanya itu, ada juga kasus transfer pricing yang teridentifikasi. Drajad mengungkapkan jika kasus tersebut ditindaklanjuti, dapat menghasilkan penerimaan negara yang signifikan.

"Kemudian ada beberapa kasus lain yang mungkin terlalu spesifik untuk saya sebutkan. Tapi intinya yang disampaikan Pak Hashim itu basisnya adalah data sangat kredibel," ungkapnya.

Drajad mengaku, jika digali lebih dalam, jumlah temuan pengemplang pajak lebih dari Rp 300 triliun. Sayangnya, dia tak mau menyebut angka pastinya. "Itu bukan kewenangan saya," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, blak-blakan soal data kebocoran penerimaan negara dari sektor industri perkebunan sawit. Totalnya bisa mencapai Rp 300 triliun.

Hashim menyebutkan, sejak Pilpres 2014 Prabowo Subianto sempat diejek dengan sebutan 'Prabocor' oleh kubu lawannya, karena selalu menyinggung soal kebocoran penerimaan negara.

"Dia diejek oleh lawan dia tahun 2014. Prabowo itu Prabocor karena dia selalu katakan kebocoran-kebocoran. Tapi ternyata Prabowo benar kok, kebocoran luar biasa dan kita sudah tahu itu dari mana," jelas Hashim.

Adik Prabowo itu memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran akan menutup kebocoran tersebut. Pasalnya, berdasarkan data yang dihimpun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan BPKP, salah satu yang terbesar adalah dari sektor perkebunan kelapa sawit.

"Ada indikasi pengusaha yang nakal. Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut Pandjaitan dan dari BPKP, juga dikonsumasi oleh KLHK. Ada jutaan hektare kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha-pengusaha kebun sawit yang nakal," ungkap Hashim.