Prabowo Bakal Libatkan Koperasi Merah Putih untuk Bangun 3 Juta Rumah Subsidi

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Program 3 Juta Rumah menyasar kota dengan pembangunan hunian vertikal dan desa dengan pembangunan rumah subsidi serta renovasi rumah tapak. Untuk desa, nantinya pembangunan rumah subsidi dan renovasi rumah akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah Koperasi, BUMDes. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) salah satunya nanti menjadi koperasi perumahan,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Selasa (29/4).

Fahri menjelaskan alasan pelibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan rumah subsidi dan renovasi rumah di desa dikarenakan alasan gotong royong.

“Karena dulu kalau kita orang kampung ya yang namanya renovasi rumah itu hanya ongkosnya adalah ngasih makan tetangga. Itu enggak perlu ada uangnya gitu hanya ngajak orang-orang di sekitar rumah dan keluarga sendiri. Jadi di desa itu aktivitasnya adalah koperasi, BUMDes, UKM,” ujarnya.

Pendekatan Program 3 Juta Rumah di desa menurut Fahri cukup berbeda dengan pendekatan program tersebut di kota. Hal ini karena di kota pembangunan memiliki biaya yang lebih tinggi sehingga membutuhkan investor.

“Sementara di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal. Itu silakan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu,” kata Fahri.

Untuk di perkotaan, salah satu investor hunian vertikal yang sudah masuk adalah Qatar yang ingin berinvestasi untuk membangun 1 juta unit hunian vertikal di Jakarta. Fahri mengungkap investor itu akan mulai berkantor di Indonesia mulai Mei 2025.

“Semalam mereka ngontak saya, sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Rencananya demikian (Mei). Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri (untuk ikut investasi) banyak, jadi enggak usah khawatir ya,” lanjutnya.

Fahri juga mengungkap saat ini Kementerian PKP sedang berkoordinasi mengenai kesiapan dan pemetaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan hunian vertikal oleh Qatar tersebut.

“Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi. Karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda,” kata Fahri.

Setelah lokasi-lokasi lahan sudah siap, investor dari Qatar tersebut akan melakukan studi untuk membangun hunian vertikal. Dari studi tersebut, barulah biaya pembangunan sampai biaya akhir untuk unit hunian subsidi yang bisa dibeli konsumen dapat disepakati oleh Kementerian PKP dan investor.

“Setelah itu tentu baru mereka bangun (1 juta unit). Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Enggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya juga nanti kecewa kan,” ujarnya.