Prabowo Bakal Utak-atik APBN 2025 Demi Penuhi Ambisi Makan Bergizi Gratis

9 Oktober 2024 13:39 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Prabowo Subianto dalam Rapimnas Partai Gerindra 2024, Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, 30 Agustus 2024. Foto: Instagram/@prabowo
zoom-in-whitePerbesar
Prabowo Subianto dalam Rapimnas Partai Gerindra 2024, Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, 30 Agustus 2024. Foto: Instagram/@prabowo
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan program makan bergizi gratis mulai 2025 bakal berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam postur APBN 2025, program itu direncanakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 71 triliun, namun masih terbuka peluang untuk penyesuaian.
ADVERTISEMENT
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut anggaran tersebut kemungkinan akan mengalami perubahan bergantung pada kondisi ekonomi dan pendapatan negara pada 2025.
"Kita strict di Rp 71 triliun (anggaran makan bergizi gratis di APBN 2025), tapi nanti mungkin, kan Pak Prabowo diberi kebebasan untuk melakukan penyesuaian APBNP ya. Kita harapkan nanti setelah kita tahu posturnya lebih rinci, di tahun 2025 kita lakukan perubahan," kata Drajad kepada wartawan di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10).
Program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu prioritas utama Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Drajad melanjutkan, jika pendapatan negara mampu meningkat secara signifikan, maka alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis bisa dinaikkan.
ADVERTISEMENT
"Bisa dinaikkan kalau pendapatan negara bisa kita naikkan di titik signifikan. Saratnya pendapatan negara. Kunci dari pertumbuhan kita 2025 itu di pendapatan negara," tegasnya.
Pada 2025, proyeksi pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.005 triliun. Namun, sekitar 45 persen dari pendapatan tersebut, atau sekitar Rp 1.353 triliun, akan dialokasikan untuk pembayaran pokok dan bunga utang negara.
Dengan beban utang yang besar ini, pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan negara agar berbagai program prioritas, termasuk makan bergizi gratis, dapat berjalan optimal.
"Pendapatan negara kita Rp 3.005 triliun. Jadi kuncinya kita harus bisa genjot pendapatan negara itu," kata dia.
Siswa menyantap makanan saat mengikuti uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/8/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan anggaran makan bergizi gratis yang dialokasikan melalui Badan Gizi Nasional itu akan mencapai total sekitar Rp 400 triliun.
ADVERTISEMENT
Dadan merinci, Badan Gizi Nasional nantinya akan memiliki total pengeluaran harian sekitar Rp 1,2 triliun, di mana 75 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk intervensi makan bergizi gratis.
"Sebanyak 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi, itu kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari," ungkap Dadan saat BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).
Dari total anggaran harian makan bergizi gratis itu, lanjut Dadan, sebanyak 85 persen digunakan untuk membeli bahan baku atau produk pertanian. Maka, uang itu akan beredar di daerah pedesaan.
Berdasarkan uji coba yang sudah dilakukan selama 9 bulan lalu, Dadan mengatakan setiap satuan pelayanan yang melayani 3.000 anak, membutuhkan 200 kg beras, 350 kg ayam, 350 kg sayur, dan 3.000 telur setiap harinya.
ADVERTISEMENT
"Itu baru satu satuan pelayanan. Kalau nanti program ini berjalan secara menyeluruh, akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah yang mulai dari PAUD, sampai SMA," tutur Dadan.