Prabowo Berencana Bentuk Badan Penerimaan Negara, Ini Kata Bank Dunia

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai menghadap Presiden Joko WIdodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

World Bank Lead Economist for Indonesia and Timor-Leste, Habib Rab, menilai efektifnya pengumpulan pendapatan pajak di pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto tergantung dari institusinya.

Prabowo dan Gibran berencana membentuk Badan Penerimaan Negara atau BPN untuk menyatukan penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak melalui satu institusi.

“Yang kami lihat adalah, ada masalah tertentu terkait pengumpulan pendapatan. Apakah masalah ditangani Ditjen Pajak yang ada atau melalui institusi baru,” ujar Habib saat konferensi pers World Bank di Energy Building SCBD, Senin (24/6).

Habib mencermati lembaga baru perlu memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah pajak yang ada. Meski demikian, World Bank belum mengamati secara rinci dampak pembentukan lembaga baru tersebut.

Habib meyakini pemerintahan mendatang akan tetap mematok defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB. Menurutnya, rencana tersebut berdampak positif pada sumber daya manusia.

“Namun semua itu sesuai dengan aturan fiskal yang berlaku saat ini. Jadi kita akan melihat rincian dengan anggaran baru segera setelah pemerintahan baru masuk,” katanya.

“Kami mendapat banyak sinyal bahwa kebijakan itu akan diterapkan sesuai peraturan fiskal yang ada di Otoritas Pendapatan. Jujur saja, mereka (pemerintahan baru) belum melihat ini secara rinci,” ujar dia.

Senior Economist World Bank Wael Mansour, Country Director World Bank Carolyn Turk, World Bank Lead Economist for Indonesia and Timor-Leste Habib Rab, dan Senior Private Sector Specialist World Bank Alexandre Hugo Laure. Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Menurut Habib, pasar Indonesia masih memiliki sentimen positif terhadap kebijakan fiskal. Saat ini risiko eksternal telah menurun, tercermin dari level credit default swap (CDS) Indonesia menyentuh level terendah.

“Reformasi seperti apa yang mungkin mereka lakukan? Salah satu caranya dengan memfasilitasi lebih banyak pendapatan. Kita tahu pengumpulan pajak dan pendapatan di Indonesia masih rendah dari yang seharusnya,” tutur Habib.

Saran kebijakan World Bank antara lain meningkatkan kapasitas audit serta reformasi struktural yang lebih luas sehingga berdampak pada efisiensi pengumpulan pendapatan.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran berencana membentuk Badan Penerimaan Negara. Rencana tersebut tercantum dalam dokumen visi misi dan program kerja yang berjudul Prabowo Gibran 2024 bersama Indonesia Maju.