3 Ramadhan 1446 HSenin, 03 Maret 2025
Jakarta
chevron-down
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45

Prabowo Bidik Penerima Makan Bergizi Gratis Capai 92,78 Juta Orang di 2029

28 Februari 2025 16:03 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Prabowo Subianto meninjau program Makan Bergizi Gratis di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Foto: BPMI Setpres
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Prabowo Subianto meninjau program Makan Bergizi Gratis di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Foto: BPMI Setpres
ADVERTISEMENT
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 2029 nanti mencapai 92,78 juta orang. Jumlah tersebut tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air.
ADVERTISEMENT
"Target sasaran 100 persen di 2029 dengan total sasaran 92,78 juta jiwa, 514 kab/kota secara bertahap dan dikembangkan secara menyeluruh sampai tahun 2029," tertulis di dokumen RPJMN 2025-2029, dikutip Jumat (28/2).
Dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 26.508 SPPG pada tahun 2029. Untuk tahun ini, Prabowo menargetkan 5.000 SPPG, di tahun 2026 sebanyak 13.254 SPPG, tahun 2027 sebanyak 18.555 SPPG, dan tahun 2028 ada 21.104 SPPG.
"Program hasil terbaik cepat memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan modal manusia," sebagaimana disebutkan dalam dokumen tersebut.
Pemerintah mengakui bakal ada Ionjakan permintaan bahan pangan yang tinggi di setiap daerah dengan adanya penyelenggaraan program MBG. Namun, kualitas pangan terutama susu dan sumber protein hewani dalam negeri yang tidak mencukupi membutuhkan strategi jangka pendek dan jangka panjang.
ADVERTISEMENT
Selain itu, disparitas pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana, seperti fasilitas air bersih dan sanitasi di sekolah, transportasi, serta pembangunan jalan di daerah juga akan mempengaruhi proses distribusi bahan pangan maupun makanan ke penerima sasaran.
Untuk itu, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program terpadu untuk menjamin penyediaan makanan yang berkualitas bakal dilakukan pemerintah lewat instansi terkait, terlebih manajemen pengendalian risiko di seluruh wilayah menjadi tantangan agar risiko kejadian luar biasa (KLB) dapat terhindar, tepat sasaran, dan tujuan program bisa tercapai.
"Sistem monitoring dan evaluasi yang terdigitalisasi dapat diperbaharui secara real-time, terpadu, dan tepat sasaran," tulis dokumen itu.