Prabowo Disebut Bisa Tiru Trump untuk Efesiensi Anggaran: Pensiun Dini ASN

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock

Indonesia disebut bisa meniru cara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menawarkan kompensasi serta mendorong pegawai federal atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pensiun dini. Langkah ini disebut bisa menjadi cara menghemat anggaran.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan hal ini bisa ditiru khususnya untuk ASN dengan pekerjaan yang repetitif dan bisa digantikan teknologi.

“Selama pekerjaan-nya monoton dan replaceable kenapa tidak dicoba cara golden handshake atau pensiun dini dengan kompensasi yang sesuai,” kata Bhima kepada kumparan Sabtu (1/2).

Bhima menyebut beberapa posisi ASN yang bisa diganti teknologi di antaranya adalah ASN di sektor administratif, pengadaan barang dan jasa sampai pelayanan seperti pengurusan SIM dan STNK.

“Selain hemat anggaran juga menurunkan tingkat korupsi karena sistem pelayanan publiknya jadi terdigitalisasi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Bhima melihat selama ini pemerintah juga menggencarkan belanja aplikasi pemerintah atau e-Government.

Dengan hal ini seharusnya jumlah ASN bisa dikurangi, hal ini bisa dilakukan dengan penundaan atau penangguhan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa tahun ke depan.

Suasana peserta Tes CPNS di Surabaya. Foto: Dok: Kemenkumham Jatim

Menurut catatannya, beban belanja pegawai dalam 10 tahun terakhir naik 83 persen yang menunjukkan pengelolaan birokrasi yang kurang efesien.

"Bahkan laju pertumbuhan belanja pegawai dalam satu dekade terakhir melebihi laju pertumbuhan belanja subsidi yang naik 66 persen maupun perlinsos 57 persen di periode yang sama,” jelasnya lebih lanjut.

Ia menyarankan dengan penghematan belanja pegawai nantinya pemerintah bisa memberi alokasi hasil efisiensi ke peningkatan produktivitas petani, nelayan serta revitalisasi kawasan industri manufaktur.

Di samping itu, pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai cara efesiensi yang dilakukan di AS dan di Indonesia soal ASN bisa jadi berbeda.

Jika di AS mengedepankan permintaan untuk mengundurkan diri maka cara yang bisa dipakai di Indonesia bisa menggunakan merit system. Ia melihat akan banyak ASN yang tidak mau mundur jika Indonesia menggunakan cara yang sama dengan Trump.

“Jadi kalau ada ASN yang korupsi pecat aja langsung," kata dia.

Suasana peserta Tes CPNS di Surabaya. Foto: Dok: Kemenkumham Jatim

Timboel menilai seharusnya pengadaan ASN baik Pegawai Negeri Sipil (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini agar proses birokrasi dan pelayanan publik dapat dipastikan berjalan cepat dan lancar.

“Jangan sampai kehadiran ASN malah menjadi kontraproduktif dalam meningkatkan efektivitas layanan publik,” ujarnya.

Sebelumnya Trump menyampaikan tawaran melalui email massal kepada jutaan pegawai pada Selasa (28/1), sebagai bagian dari rencana besar untuk mengecilkan ukuran pemerintahan AS.

Batas waktu pengambilan keputusan ditetapkan hingga 6 Februari. Jika menerima tawaran ini, pegawai akan menerima gaji dan tunjangan hingga 30 September 2025.

Menurut laporan CBS News, pemerintahan Trump berharap setidaknya 10 persen pegawai akan menerima tawarannya, atau sekitar 200 ribu orang dari total lebih dari dua juta pegawai federal.

Jika angka itu tercapai, Gedung Putih memperkirakan penghematan anggaran bisa mencapai USD 100 miliar (sekitar Rp 1.500 triliun).