Prabowo Diwanti-wanti, Potong Belanja Pemerintah Bikin Pertumbuhan Ekonomi Lesu

Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersiap memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo Subianto diwanti-wanti soal kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Prabowo memangkas anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan banyak catatan yang harus diperhatikan pemerintah ketika akan memangkas anggaran.

Dia mewanti-wanti, jangan sampai belanja-belanja penting yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi justru banyak dipangkas. Sebab, ada kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja pemerintah.

“Pemangkasan belanjanya itu memang harus hati-hati dan objektif, dipilih yang betul-betul sangat esensial (jangan dikurangi), dan sifatnya yang tidak terlalu penting harus dikurangi,” kata Faisal kepada kumparan, Kamis (30/1).

Meskipun dia juga tidak menampik, pada dasarnya pemangkasan anggaran itu sebagai salah satu konsekuensi atau jadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pada awal tahun 2025.

Terlebih ada penambahan nomenklatur disertai dengan program prioritasnya, yang akan berdampak pada penambahan kebutuhan anggaran.

Faisal melihat, sebelum adanya pemangkasan anggaran, pemerintah menjatahkan belanja modal 2025 lebih rendah dibandingkan 2024. Menurut dia, ini tidak seimbang dengan target pertumbuhan ekonomi 2025.

“Justru belanja modal ini yang banyak berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi akan semakin lemah kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi,” terang Faisal.

Sebelumnya, Prabowo memangkas APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mengeluarkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 tentang daftar barang yang harus dipangkas anggarannya.

Dalam surat tersebut ada 16 item yang mendapat pemangkasan anggaran, salah satunya infrastruktur dengan efisiensi sebesar 34,3 persen.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M RizalTaufikurahman, menilai pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk pemangkasan anggaran untuk proyek infrastruktur.

Dia melihat, infrastruktur sebagai penggerak utama investasi dan aktivitas ekonomi. Jika anggarannya dipangkas, apalagi sebesar 34,3 persen, maka potensi dampaknya akan menurunkan investasi produktif.

“Infrastruktur itu punya multiplier effect yang sangat tinggi terhadap ekonomi, menciptakan tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi domestik. Jadi kalau dipangkas tentu akan melemahkan pertumbuhan sektor riil,” kata Rizal dalam media briefing Indef 100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan? secara virtual, Rabu (29/1).

Kemudian efek jangka panjang akibat pemangkasan anggaran infrastruktur ini akan menggerogoti dasar ekonomi nasional, karena berkaitan dengan efisiensi logistik dan juga konektivitas antar wilayah.

Dia juga mengkhawatirkan hal ini akan berdampak pada tergerusnya konsumsi domestik.

Selain itu, ketika proyek infrastruktur negara dikurangi, maka akan sangat bergantung kepada proyek infrastruktur swasta juga proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Padahal kita tahu kalau bicara realisasi proyek KPBU misalnya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sehingga dampak tidak langsung juga akan sangat tidak terasa,” jelasnya.

Sehingga pemerintah tentu harus memangkas anggaran ini secara selektif. “Selektif yang memang hindari kepada infrastruktur apalagi yang mendukung terhadap produktivitas ekonomi,” tutup Rizal.