Prabowo Harap Sidang Tahunan DPR-MPR 2028 di IKN

Presiden Prabowo Subianto tiba di Akmil, Magelang, Kamis (24/10/2024). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar sidang paripurna DPR/MPR tahun 2028 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni lewat akun Twitter (X) pribadinya @RajaJuliAntoni. Raja Juli juga bilang kalau Prabowo ingin pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2029 bisa dilaksanakan di IKN.

“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” tulis Raja seperti dikutip kumparan pada Minggu (27/10).

Raja menyebut kalau komitmen Prabowo soal IKN sudah jelas. Ke depan, pembangunan IKN akan dilanjutkan dan diselesaikan oleh Prabowo.

“Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya,” terang Raja.

Selain itu, Raja mengungkap kalau Prabowo akan menyelesaikan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Nantinya, IKN akan menjadi ibu kota politik, maka dari itu beberapa infrastruktur yang mendukung pemerintahan termasuk gedung untuk unsur legislatif dan yudikatif akan segera rampung.

“Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah “Ibukota Politik". Oleh karena itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai), dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif,” tulis Raja lebih lanjut.

Dalam catatan kumparan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bilang kalau dilanjutkannya pembangunan IKN merupakan arahan Prabowo dan bahkan menjadi salah satu program prioritas.

Diana juga menegaskan kalau pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program unggulan presiden terdahulu, Joko Widodo (Jokowi).