Prabowo Harus Sederhanakan Hambatan Non-tarif RI Jika Ingin Nego dengan Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Foto: Carlos Barria/REUTERS dan ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tak membalas kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) dengan langkah serupa seperti China.

Indonesia jadi salah satu negara yang dikenakan tarif impor baru hingga 32 persen. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai USD 14,34 miliar pada tahun 2024.

“Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs,” ujar Telisa dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4).

Menurutnya, respons berupa retaliasi dinilai kurang strategis dan justru dapat memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Upaya retaliatif, dilanjut Telisa, layaknya menaikkan tarif balasan kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral. Alih-alih retaliasi, ia menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

Tak hanya saran reformasi regulasi, Telisa juga menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke AS. Kendati demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut.

Presiden Donald Trump menyampaikan pidato mengenai tarif impor baru saat "Make America Wealthy Again" di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (2/4/2025). Foto: Brendan Smialowski/AFP

“Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” lanjutnya.

Dalam konteks ini, pemerintah diminta mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

Lebih lanjut, sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global. Walaupun Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, tapi langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

“Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar Telisa.

Sektor-sektor seperti minyak sawit dan tekstil, yang masih memiliki permintaan tinggi di pasar AS, dinilai bisa menjadi jembatan untuk menjaga komunikasi dagang tetap terbuka.

Perkuat Diplomasi dan Strategi Perdagangan

Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) menyampaikan kekhawatiran atas dampak kebijakan tersebut terhadap industri komponen otomotif nasional. GIAMM menilai perlu adanya langkah strategis pemerintah dalam menyikapi situasi ini.

Sekjen GIAMM , Rachmat Basuki, dalam wawancara bersama media menyampaikan bahwa ekspor komponen otomotif Indonesia ke Amerika Serikat saat ini menempati posisi kedua terbesar setelah Jepang. "Ini tentu berdampak besar bagi industri kita, karena sebelumnya tarif masuk ke AS relatif kecil. Sementara produk Amerika yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi," ungkap Basuki.

Ilustrasi aktivitas di pabrik baru Karawang Assembly Plant 2 (KAP 2) milik Astra Daihatsu Motor (ADM) yang berlokasi di Kawasan Industri Surya Cipta, di Karawang Timur, Jawa Barat. Foto: Astra Daihatsu Motor

GIAMM mengusulkan pendekatan timbal balik atau reciprocal tariff sebagai solusi jangka pendek yang lebih adil. “Kalau mereka kenakan tarif tinggi, kita pun perlu menyesuaikan. Tarif dibalas tarif. Tapi juga jangan lupa opsi lain seperti menurunkan tarif untuk produk AS agar terjadi keseimbangan,” ujar Basuki.

Selain itu, GIAMM menyoroti potensi banjirnya produk komponen otomotif dari Tiongkok ke pasar Indonesia akibat kebijakan dagang Amerika terhadap Tiongkok. Produk-produk murah dari Tiongkok, terutama untuk kebutuhan aftermarket, dikhawatirkan akan memperlemah daya saing produk lokal.

Sebagai solusi, GIAMM mendorong penerapan hambatan non-tarif seperti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) guna melindungi industri nasional dari serbuan barang impor yang tidak kompetitif secara kualitas dan harga.

Basuki menambahkan, “Meski ada tantangan, kami tetap optimis. Pasar Amerika masih terbuka. Selama tarif yang dikenakan terhadap Tiongkok tidak lebih rendah dari kita, produsen dalam negeri masih punya peluang untuk bersaing.”

GIAMM mengajak pemerintah untuk terus memperkuat diplomasi dagang dengan negara-negara mitra dan memastikan industri nasional mendapatkan perlindungan yang memadai, agar tetap dapat tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia.