Prabowo Ingin APBN Rp 16 T per Tahun Buat IKN, Ini Respons Bappenas

Presiden Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau sodetan jalan akses IKN. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp16 triliun per tahun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk tahap awal, pembangunan IKN difokuskan pada infrastruktur dasar menggunakan anggaran APBN.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan saat ini pemerintah masih membahas mengenai Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk RAPBN 2025 sebagai acuan untuk penyusunan RAPBN 2025 dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025.

"Belum kita belum masuk sampai situ. Kita bicara asumsi makro, PPKF," ujarnya di Gedung DPR, Kamis (6/6).

Suharso menyatakan bahwa pembahasan mengenai IKN itu baru akan dibahas pemerintah saat bertemu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Tahap berikutnya kita bicara sama Badan Anggaran," katanya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan keinginan ini saat menjadi narasumber di Qatar Economic Forum, menjawab pertanyaan moderator tentang bagaimana kemampuan anggaran pemerintah menyediakan USD 35 miliar untuk mendanai IKN.

"Bukan USD 35 miliar. Perhitungannya kita butuh 25-30 tahun untuk menyelesaikan IKN. Jadi jika kamu mengatakan USD 35 miliar dalam 30 tahun, ini USD 1 miliar dalam setahun. APBN mampu untuk itu. Jadi kita sangat percaya diri," kata Prabowo.

Dalam rencananya, pembangunan IKN tahap pertama memang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar menggunakan anggaran APBN. Kata Prabowo, itu bisa jadi stimulus investasi asing masuk.

"Saya percaya IKN adalah proyek yang sangat politis. Dan pendorong utamanya harus dari sumber domestik, lalu investasi asing masuk kemudian," jelasnya.