Prabowo Ingin Realisasi MBG Dipercepat, Daerah Cukup Siapkan Infrastruktur

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meninjau program Makan Bergizi Gratis di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Foto: Dok. BPMI

Badan Gizi Nasional (BGN) diminta untuk mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis oleh Presiden Prabowo Subianto.

“(Makan Bergizi Gratis) harus dilakukan sebaiknya dan secepatnya. Badan Gizi diminta melakukan percepatan,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

Meski demikian, Dadan mengatakan pemerintah daerah tidak perlu turun tangan dalam program Makan Bergizi Gratis ini. Akan tetapi, Kepala Daerah diimbau untuk mempersiapkan infrastruktur pelaksanaan program unggulan Prabowo ini.

“Ya tadi disarankan agar Kepala Daerah, gak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional,” tambah Dadan.

Dadan juga memastikan pemangkasan anggaran yang diterima oleh BGN tidak akan berdampak pada program ini. Sebab dana yang dipangkas merupakan jatah pengadaan lahan untuk pembangunan SPPG.

“(Anggaran Makan Bergizi Gratis) aman. Ada penghematan untuk pembelian lahan. Karena bisa pinjam pakai,” terangnya.

Sebelumnya, Dadan menjelaskan untuk menjangkau sebanyak 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis dibutuhkan sebanyak 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Dadan memproyeksi pembangunan 30.000 SPPG ini akan selesai pada Juli 2025. Saat ini, BGN telah memiliki sebanyak 246 SPPG untuk melayani sebanyak 760 ribu penerima manfaat Makan Bergizi Gratis dan akan meningkat menjadi 700 SPPG pada 17 Februari nanti.

BGN mengalami pemangkasan anggaran Rp 200,2 miliar. Nilai ini setara 0,28 persen dari anggaran semula sebesar Rp 71 triliun.

Dadan menuturkan, hal ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar semua kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran.

“Dan BGN pun termasuk salah satu yang kena efisiensi, meskipun besarannya kurang lebih 0,2845 persen. Jadi berkurang Rp 200.200.000.000, angkanya bagus ya,” kata Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/2).