Prabowo Klaim Sudah Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal
·waktu baca 2 menit
PerbesarPresiden Prabowo Subianto mengungkapkan capaian pemerintahannya dalam upaya menertibkan praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Ia mengeklaim telah menindak ribuan tambang dan jutaan hektare kebun sawit yang melanggar hukum selama setahun masa jabatannya.
“Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini," kata Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Selasa malam (15/10).
"Dan kami kehilangan sekitar 80 persen dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” sambung Prabowo.
Tak hanya tambang, Prabowo juga menyinggung soal perkebunan kelapa sawit yang bermasalah secara hukum. Ia menyebut jutaan hektare lahan sawit ditemukan melanggar aturan dan kini sebagian telah diambil alih negara.
“Ada laporan datang ke saya, dari jutaan hektare kelapa sawit, 5 juta hektare melanggar hukum. Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare perkebunan yang melanggar hukum,” ungkapnya.
Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum dan menghentikan praktik pencurian kekayaan negara.
“Jadi saya katakan saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, badan pemeriksa keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” kata Prabowo.
Menurutnya, langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya besar untuk memulihkan kerugian negara dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.
“Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang," tutur dia.
"Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita memulihkan banyak aset, memulihkan banyak aset secara efisien,” pungkasnya.