Prabowo Mau Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, di Peru-Singapura Berhasil

Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan arahan dan pesan bagi seluruh kader Partai Gerindra yang lolos ke DPR RI periode 2024-2029 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/9/2024). Foto: Dok. Istimewa

Pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan membuat Badan Penerimaan Negara atau Kementerian Penerimaan Negara. Lembaga seperti ini ternyata juga sudah ada di beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia.

Ekonom dan peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut ada beberapa negara yang dapat dijadikan studi kasus. Yusuf bilang model lembaga seperti ini berhasil meningkatkan penerimaan negara di Peru, Singapura, dan Malaysia.

“Beberapa negara seperti Peru atau negara tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia mempunyai lembaga terpisah yang berfungsi untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan penerimaan negara, dan dalam contoh kasus mereka pemisahan ini bisa dikatakan berhasil karena penerimaan negara, terutama jika dilihat setelah lembaga negara itu dibentuk itu mengalami peningkatan,” kata Yusuf pada kumparan, Sabtu (28/9).

Kendati begitu, ia menyebut beberapa negara di Afrika sempat membuat lembaga untuk mengurus penerimaan negara namun tidak meningkatkan penerimaan negara. Faktor utamanya adalah praktik korupsi sehingga lembaga tidak dapat berfungsi secara optimal.

“Meski demikian ada contoh kasus di Afrika mengatakan pemisahan kemudian tidak serta merta mendorong penerimaan karena pemisahan lembaga penerimaan negara itu tidak diimbangi dengan reformasi birokrasi di lembaga tersebut di mana praktik korupsi terjadi sehingga kinerja dari lembaga penerimaan akhirnya tidak optimal,” lanjutnya.

Yusuf menyebut berhasil atau tidaknya Badan Penerimaan Negara nantinya akan dipengaruhi oleh sistem administrasi dan birokrasi di dalamnya. Selain itu, Yusuf juga mengingatkan pentingnya konsolidasi antara Badan Penerimaan Negara dengan kementerian koordinator terkait

“Selain itu komunikasi dan konsolidasi dengan lembaga pemerintahan lain seperti katakanlah kementerian keuangan dan juga Kementerian Koordinator Perekonomian saya kira juga ikut menentukan apakah kemudian lembaga ini akan muncul dalam mendorong penerimaan atau tidak,” jelas Yusuf.

Yusuf bilang formalisasi ekonomi yang semakin besar dapat meningkatkan penerimaan negara secara umum. Keberhasilan Badan Penerimaan Negara juga akan dipengaruhi oleh produksi kebijakan sampai eksekusi dari produk kebijakan yang dibuat.

“Bagaimana eksekusi dari produk kebijakan yang dihasilkan di satu lembaga juga menjadi tidak kalah penting karena umumnya dalam tataran implementasi proses koordinasi kemudian konsolidasi di level daerah dan juga pusat menantang sehingga sebenarnya diskusinya tidak hanya besaran anggarannya tetapi juga bagaimana anggaran itu dieksekusi baik di level pusat dan juga bagaimana dieksekusi di level daerah,” pungkasnya.