Prabowo Mau Bikin 2 Juta Rumah di Desa per Tahun, APBN dan Pengembang Sanggup?

2 September 2024 16:04 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen PUPR, Zainal Fatah. Foto: Argya D. Maheswara/Kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen PUPR, Zainal Fatah. Foto: Argya D. Maheswara/Kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin bisa membangun 3 juta hunian per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan. Rencana ini masuk dalam kementerian baru yang akan dibangun Prabowo, Kementerian Perumahan.
ADVERTISEMENT
Urusan pembangunan rumah saat ini masih dipegang oleh Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah, mengatakan target tersebut mungkin saja bisa diwujudkan Prabowo mengingat saat ini Kementerian PUPR sudah berhasil membangun 7 juta rumah.
“Bisa mungkin. Kita sekarang kan, kita ini sudah 7 juta rumah, kita mungkin 8 juta rumah lebih kan, hampir 9 juta. Itu kan bisa saja,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9).
Akan tetapi, Zainal menekankan harus ada keterlibatan pengembang dan pembiayaan yang matang. Akses terhadap pembiayaan merupakan unsur yang penting selain kesiapan dari para pengembang. Saat ini program rumah subsidi disokong oleh APBN lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang merupakan dukungan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membantu membeli dan memiliki rumah sendiri.
Foto udara sebuah kompleks perumahan yang sedang dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
“FLPP kalau ditambah kan lumayan tuh, hanya bisa 5 persen kan, kalau menggunakan bunga reguler rasanya berat. Karena salah satu problem utama perumahan itu adalah aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Soal Kementerian Perumahan yang akan dipisahkan dengan Kementerian PUPR, Zainal mengatakan semua itu urusan setelah pemerintahan baru berjalan.
“Keputusan pemecahan dan macam-macam kan tunggu pemerintahan baru,” jelas Zainal.