Prabowo Mau Bikin Kementerian Koordinator Khusus Program Makan Siang Gratis

Capres 02 Prabowo Subianto didampingi cawapres Gibran Rakabuming Raka pada pidato kemenangan Pemilihan Presiden 2024 versi quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Prabowo berencana bikin Kementerian Koordinator (Kemenko) khusus untuk program makan siang gratis. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko.

Mulanya Budiman menjelaskan program makan siang gratis yang akan dimulai Prabowo di tahun pertamanya sebagai Presiden RI akan melibatkan lima kementerian yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Akan tetapi, karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus untuk program ini," kata dia kepada kumparan, Kamis (22/2).

Selain itu, koordinasi dengan Pemda dan Pemdes akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program ini, karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara di Jakarta, Kamis (28/12/2023). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Secara keseluruhan, program ini akan menyasar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. Dalam dokumen Visi, Misi dan Program Prabowo‐Gibran, program ini direncanakan berlangsung secara bertahap dan ditargetkan mencapai skala penuh 100 persen pada tahun 2029.

Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun.

"Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp 100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," ujarnya.