Prabowo Mau Borong Alutsista, Bappenas Tak Tahu Ada Dana Alpalhankam Rp 1.700 T
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan pihaknya tak mengetahui ada rencana pembelian alutsista atau alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) senilai Rp 1.769 triliun. Sebab menurutnya, jika memang rencana itu melalui skema pinjaman luar negeri, hal ini harus melalui Bappenas.
ADVERTISEMENT
“Kalau itu dibiayai oleh pinjaman luar negeri, harus lewat Bappenas. Kan Bappenas tidak pernah tahu angka itu,” ujar Suharso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (9/6).
Dia pun heran dengan beredarnya anggaran belanja alpalhankam yang beredar ke publik. Menurut Suharso, belanja alutsista merupakan rahasia negara.
“Dan saya tahu persis bahwa tidak mungkin belanja alutsista itu terbuka. Saya merasa heran ketika belanja alpalhankam bisa bocor kemana-mana, itu rahasia negara. Itu membingungkan saya,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana melakukan peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Rencana itu mencuat setelah draf Perpres Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) tersebar ke publik.
Di Perpres yang masih digodok tersebut, ada rencana Indonesia mau membeli peralatan militer senilai setara Rp 1.769 triliun. Pengadaan itu disebut berasal dari pendanaan utang luar negeri.
ADVERTISEMENT
Prabowo menyebut, Kemhan sedang menggodok rencana itu bersama Bappenas, Kemenkeu, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia beralasan rencana itu muncul lantaran kondisi alutsista RI yang sudah tua.
"Sebagaimana diketahui banyak alutsista kita sudah tua sudah, saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat" ucap Prabowo.
Dalam draf Perpres tersebut, tertulis bahwa anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak USD 124.995.000.000 atau setara Rp 1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.
