Prabowo Mau Perlindungan Pekerja Migran Diperkuat, Cegah Eksploitasi hingga TPPO

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding di kompleks parlemen, Rabu (30/10/2024). Foto: Fariza/kumparan

Presiden Prabowo Subianto meminta agar perlindungan pekerja migran diperkuat untuk meminimalisasi permasalahan seperti eksploitasi pekerja hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, mengatakan tugas utama kementerian yang baru terbentuk ini yakni melaksanakan transformasi internal seperti susunan organisasi dan tata kelola.

Adapun sebelumnya BP2MI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Selanjutnya, lanjut Abdul Kadir, pihaknya akan melaksanakan arahan Prabowo meningkatkan perlindungan pekerja migran yang dikenal sejak lama sebagai pahlawan devisa Indonesia.

"Kita lagi menyusun program-program bagaimana prinsipnya kehadiran negara terhadap pekerja migran dan meminimalisir potensi-potensi eksploitasi, kekerasan, tindakan perdagangan orang," jelasnya saat ditemui usai Raker Komisi XI DPR, Rabu (30/10).

Abdul Kadir menyebutkan dalam 100 hari ke depan, pihaknya memiliki beberapa target. Kata dia, yang paling penting adalah penyelesaian masalah internal dan sistem tata kelola, serta migrasi dari BP2MI kepada kementerian.

"Sementara sih masih berjalan sesuai rencana, dan doakan mudah-mudahan enggak ada masalah ya. Pokoknya targetnya perpindahan itu dengan peralihannya Januari sudah harus semua clear. Layanannya semua sudah harus di sini," kata dia.

Kemudian, Abdul juga mengajukan pembentukan satuan tugas (satgas) kepada Sekretaris Kabinet (Setkab) dan Sekretaris Negara (Setneg). Kemudian, dia juga ingin program pelepasan pekerja migran dilakukan di istana.

"Saya itu punya mimpi, karena kita selalu mengatakan bahwa PMI adalah pahlawan devisa. Sesekali pelepasan PMI yang ke Korea misalnya itu, itu dilepas di istana itu mereka akan bangga da pemerintah memberi pesan bahwa ini dilepas di simbol negara artinya kami akan melindungi mereka," ungkap Abdul.

Selanjutnya, dia akan mengoptimalkan fasilitas lounge atau ruang tunggu bagi pekerja migran di bandara. Dia ingin agar lounge tersebut memiliki pelayanan yang baik untuk kebutuhan imigrasi para pekerja.

Abdul juga membidik perluasan kerja sama bilateral. Sejauh ini, kata dia, kerja sama bilateral yang sudah berjalan dengan baik yakni dengan Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan.

"Mungkin yang kita akan perbaiki nanti ke depan itu daerah-daerah yang kita mengirim banyak. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, itu akan kita perbaiki. Terus juga Malaysia, dan negara-negara lain yang potensial masih ada Kanada, Amerika, Norway, Jerman, bahkan di Hungaria juga," tuturnya.

Terakhir, Abdul Kadir mengatakan anggaran untuk BP2MI yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp 400 miliar, menurutnya sangat kecil. Dengan begitu, dia akan meminta anggaran selanjutnya ditambah.

"Anggarannya memang kalau tahun kemarin, menurut saya sangat terbatas, sangat minim, di mana kita punya pegawai 1.400 dengan luasan tanggung jawab yang begitu besar, perlindungan, penempatan, pemberdayaan," tandasnya.