Prabowo Mau Swasta Garap Infrastruktur, Bisa Kurangi Risiko BUMN Karya Pailit

Pemandangan proyek pembangunan infrastruktur jalur LRT dan gedung bertingkat di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Rencana Presiden Prabowo memberikan proyek infrastruktur untuk digarap perusahaan swasta dinilai bisa meminimalisasi kerugian BUMN karya. Pasalnya, selama ini perusahaan pelat merah kerap merugi saat menggarap infrastruktur.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, melihat tidak disinggungnya BUMN untuk terlibat dalam proyek infrastruktur sebagai langkah baik. Selama ini, pelibatan BUMN dalam proyek infrastruktur strategis biasanya menyebabkan dampak negatif terhadap perusahaan BUMN terkait.

“Ada BUMN Karya yang dipailitkan, beberapa yang lain mengalami kondisi keuangan yang kembang kempis,” jelas Nailul kepada kumparan, Sabtu (18/1).

Di sisi lain, ia melihat keberadaan BUMN yang selalu kebagian proyek strategis, memang tidak memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berkontribusi terhadap proyek infrastruktur pemerintah.

Sementara Pengamat BUMN Herry Gunawan menyarankan agar perusahaan BUMN bisa melirik proyek-proyek yang tak diminati swasta. Perusahaan swasta, menurutnya, akan lebih menghitung skala ekonomi dalam pengerjaan infrastruktur. Beberapa infrastruktur yang belum memenuhi skala ekonomi berpotensi terbengkalai.

“Swasta akan sangat bahagia bisa garap jalan tol (lintas Jawa) karena arus lalu lintasnya sangat tinggi, dan secara ekonomi menguntungkan. Tapi di luar Jawa seperti Sumatera atau Kalimantan, mungkin kurang berminat karena potensi pemanfaatan jalan tol masih rendah alias tidak memenuhi skala ekonomi,” ujar Herry kepada kumparan, Sabtu (18/1).

Supaya tidak merugi saat mengambil proyek-proyek ini, BUMN karya bisa didukung Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Karena memang salah satu fungsinya (BUMN) mendukung perekonomian nasional dan program pemerintah,” lanjutnya.

Prabowo sebelumnya menegaskan tidak akan menghentikan proyek infrastruktur yang sudah berjalan di pemerintahan Jokowi. Ia hanya mengubah skema pengerjaannya, dengan memberikan porsi lebih banyak pada swasta.

"Infrastruktur saya akan serahkan kepada swasta. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif. Jadi nanti pelabuhan, bandara, jalan tol, saya serahkan ke swasta semuanya," katanya, Kamis (16/1).