Prabowo Mau Terbitkan Inpres Sapu Jagad soal Infrastruktur Daerah

Presiden Prabowo Subianto meninjau pembagian makanan gratis di SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap di era kepresidenan Prabowo Subianto, Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah akan dilebur ke dalam suatu Inpres sapu jagad. Sebelumnya pembangunan jalan daerah diatur lewat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Ia menjelaskan dengan adanya Inpres sapu jagad maka Inpres Jalan Daerah akan dilebur bersama Inpres Sanitasi sampai Inpres Air Minum. Nama Inpres sapu jagad tersebut nantinya dinamai dengan Inpres Infrastruktur Daerah (IID).

“Inpres Jalan Daerah itu sudah dibahas mungkin dua sampai tiga bulan. Sudah mau selesai, kemudian digabungkan dengan yang lain. Jadi akan menjadi Inpres sapu jagad. Di situ ada jalan, sanitasi, sampah, air minum semua di situ,” kata Dody dalam Rapat Kerja Kementerian PU dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5),

Meski demikian nantinya Inpres Irigasi tidak akan masuk ke dalam IID. Hal ini karena Inpres Irigasi sudah terbit lewat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

“Yang irigasi sudah duluan. Jadi sekarang baru selesai pedoman implementasi di Bappenas nanti kita naik ke Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Prabowo Subianto dan Jokowi di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024). Foto: Dok. Istimewa

Komisi V Minta BUMN Karya Tak Garap Proyek Irigasi

Dody menjelaskan untuk Inpres Irigasi, pihak yang ditunjuk untuk menggarap proyek irigasi dapat berasal dari BUMN karya maupun swasta. Namun, hal ini masih didiskusikan bersama Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

Merespons hal itu, Ketua Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan Lasarus menyarankan agar proyek irigasi ke depan tak diserahkan untuk digarap oleh BUMN karya.

“Kalau badan usaha swasta murni melakukan gagal dalam pekerjaan, putus kontrak. BUMN karya? Perpanjangan sampai bertahun-tahun enggak diputus-putus kontraknya. Coba ini teman-teman PU ini. Enggak bener ini,” lanjutnya.

Untuk itu Ia meminta Dody agar penunjukan BUMN karya sebagai pihak yang menggarap proyek irigasi dapat dikaji ulang.

“Seluruh wakil rakyat, minta supaya dikaji ulang penunjukan langsung kepada BUMN.

Kalau Bapak (Dody) melakukan itu untuk kegiatan-kegiatan yang langsung ditangani oleh PU, monggo, silakan, kalau memang di sana SDM-nya kuat, manusianya cukup, tenaga kerjanya cukup, silakan,” ujar Lasarus.