Prabowo, Menhan Rasa Mentan

Presiden Jokowi bersama rombongan termasuk Menhan Prabowo Subianto bertolak menuju Kalteng. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima penugasan dari Presiden Jokowi untuk membangun lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng). Dengan penugasan kepada Kemenhan, selanjutnya Prabowo bisa melibatkan TNI untuk membangun food estate di Kalteng.

Namun, tugas tersebut bukannya tanpa kritik. Anggota komisi IV Fraksi PKS Andi Akmal bingung mengapa pengelolaan ketahanan pangan diberikan kepada Kemenhan, bukan Kementan yang berwenang mengurusi pangan.

Kementan dipandang memiliki sumberdaya manusia yang lebih tepat untuk pengembangan lumbung pangan nasional di Kalteng.

"Yang punya SDM bidang pertanian kan Kementan. Sehingga kalau Kemenhan yang diberikan tugas, tentu agak sulit dipahami," kata Andi saat dihubungi kumparan, Rabu (8/7).

Namun, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, pemberian tanggung jawab sektor pangan kepada Menhan sah-sah saja. Hanya saja ia mengingatkan Prabowo harus menghindari adanya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas tersebut dengan jabatannya saat ini sebagai Menhan.

"Yang paling utama jangan sampai itu ada tumpang tindih dan terjadi kekacauan di bawah," ujar Dave kepada wartawan, Rabu (8/7).

Dave berpandangan pelibatan TNI dalam program food estate cukup tepat karena TNI dinilai memang punya pengalaman baik di lapangan terutama terkait pengelolaan lahan. Selain itu, TNI juga memiliki personel dengan jumlah besar yang tak dimiliki Kementan.

"Kementan kan memang memiliki personel untuk membina petani seluruh Indonesia akan tetapi kan Kemhan memiliki personel yang besar, lahannya TNI kan luas di mana-mana," kata Dave.

Pertanian Bukan Hal Asing Bagi Prabowo Subianto

Sebelum menjabat Menhan, sektor pertanian dan perkebunan bukanlah hal asing bagi Prabowo. Usai berhenti dari militer pada tahun 1998, Prabowo Subianto aktif berbisnis. Sektor yang disasar di antaranya pertanian hingga perkebunan seperti produksi minyak kelapa sawit. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004 hingga 2015.

Penugasan Prabowo tampaknya serius. Hari ini Menhan mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi Kalteng untuk melakukan kunjungan kerja. Salah satu agendanya adalah peninjauan lumbung pangan dan meninjau saluran primer induk UPT A5 di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup. Jokowi bersama juga akan menuju lokasi lumbung pangan lainnya di Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.

Presiden Jokowi bersama rombongan termasuk Menhan Prabowo Subianto bertolak menuju Kalteng. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Prabowo Tak Kerja Sendiri

Selain menugaskan Prabowo, Presiden Jokowi ternyata memberi tugas serupa ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir untuk pengembangan food estate di Kabupaten Pulang Pisang dan Kapuas, Kalteng. Kemenhan, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN akan berkolaborasi untuk membangun lumbung pangan seluas 700 ribu hektare.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan Kementan sebetulnya telah menyiapkan lahan lumbung pangan hingga 165 hektare, di mana 84 ribu hektare telah siap digunakan. Sementara itu, pada proyek baru 700 ribu hektare memang tak melibatkan Kementan.

Mentan mengakui pihaknya memang tak dilibatkan secara langsung karena pembangunan lumbung pangan terbaru ini membutuhkan pembangunan infrastruktur pertanian dari awal. Di mana, Kementan tidak memiliki kapasitas di sana.

“Kenapa di 700 ribu (ha) Mentan tidak perlu terlibat awal, karena di sana belum ada pengairan primernya, sekunder maupun tersiernya. Harus dikerjakan dulu. Oleh karena itu saya punya konsentrasi adalah pada 165 (ribu ha) dan khusus untuk 2020 alokasi program kita di sana pada lahan eksisting, jadi bukan lagi rawa. Lahan aluvia itu adalah 30 ribu ha dan itu bentuknya food estate,” tuturnya saat di DPR bersama Komisi IV, Selasa (7/7).

***

Saksikan video menarik di bawah ini: