Prabowo Minta Jumlah Komisaris Bank Himbara Dipangkas

Presiden Prabowo Subianto bersiap melantik sejumlah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan struktur manajemen bank-bank BUMN atau yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menekankan bahwa jumlah komisaris perlu dikurangi dan diisi oleh para profesional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Sekarang itu memang arahan Pak Presiden bahwa jumlah Komisarisnya dibuat lebih ringkas,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks istana negara, Rabu (26/3).

Airlangga menambahkan bahwa pasar merespons positif struktur manajemen yang lebih efisien, terutama pada Bank Mandiri (BMRI) dan BRI (BBRI), yang kini memiliki jajaran direksi dan komisaris yang lebih ramping dibandingkan sebelumnya.

Ia juga menjelaskan bahwa komposisi jajaran manajemen struktur bank BUMN harus sesuai kebutuhan, “Itu sesuai kebutuhan, tetapi jika dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo juga mengarahkan agar manajemen bank-bank BUMN diisi oleh para profesional dengan komposisi yang lebih relevan dengan kebutuhan masing-masing bank.

“Ya itu arahannya kan harus diisi dengan orang-orang profesional, jadi misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada juga yang mewakili untuk BRI itu kementerian teknis,” jelas Airlangga.

Sebut Fundamental Rupiah Kuat

Seorang warga memegang uang rupiah baru yang ditukarkan melalui layanan mobil kas keliling Bank Indonesia (BI) di halaman Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Jawa Tengah, Jumat (7/3/2025). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Airlangga menilai kondisi ekonomi Indonesia masih stabil dengan dukungan ekspor yang positif, cadangan devisa yang cukup, serta neraca perdagangan yang sehat.

Ia menyebut, penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga turut membantu memperkuat posisi rupiah ke depan. Dengan adanya aturan ini, pemerintah memastikan bahwa devisa yang dihasilkan dari ekspor dapat tetap berada di dalam negeri dan mendukung stabilitas perekonomian.

"Ya rupiah seperti biasa berfluktuasi tapi tentu kita lihat secara fundamental kuat,” kata Airlangga di Istana Negara, Rabu (26/3).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 24 poin atau 0,14 persen di level Rp 16.587 per USD pada penutupan perdagangan Selasa (25/3). Sebelumnya, rupiah sempat menyentuh level Rp 16.600 per USD, memicu pertanyaan mengenai kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Meski nilai tukar rupiah mengalami tekanan, pemerintah optimistis kondisi makroekonomi tetap terkendali.

Di samping itu, Airlangga menyebutkan salah satu tantangan dalam menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah adalah tingginya kebutuhan impor. Terutama untuk sektor industri.

Namun, Airlangga menilai, pelaku usaha masih memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu impor. Sehingga dampaknya terhadap ekonomi dapat dikelola dengan baik.

Menurutnya, tidak semua impor dilakukan secara langsung atau spot purchase, karena banyak perusahaan yang menggunakan sistem kontrak jangka panjang untuk pengadaan bahan baku dan barang modal. Hal ini memungkinkan industri tetap beroperasi dengan baik tanpa terlalu terdampak oleh fluktuasi nilai tukar rupiah.

Airlangga mengatakan, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan berbagai kebijakan. Salah satu langkah utama adalah mendorong ekspor agar tetap berjalan dengan baik serta mempercepat deregulasi yang dapat mempermudah perizinan bagi pelaku usaha.

Dengan perizinan yang lebih sederhana, pemerintah berharap ekspor dan impor dapat berlangsung lebih lancar, sehingga ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun terjadi tekanan eksternal.