Prabowo Minta Pangkas Komisaris Bank BUMN, Kualitas Pengawasan Bakal Turun?

Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan pengantar saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/3/2025). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Presiden Prabowo Subianto meminta jumlah komisaris bank BUMN atau Himpunan Bank Negara (Himbara) dipangkas. Permintaan itu dinilai dapat memengaruhi kualitas pengawasan.

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menilai instruksi pemangkasan jumlah komisaris Himbara tersebut salah satu fungsinya adalah untuk efisiensi.

Namun, Trioksa menilai kualitas pengawasan perbankan pelat merah bisa saja tergerus seiring dengan berkurangnya personel yang mengawasi kinerja para direksi tersebut.

"Ya otomatis ya (kualitas pengawasan bisa turun), karena (jumlah komisaris Himbara) berkurang," kata Trioksa saat dihubungi kumparan, Kamis (27/3).

Di sisi lain, Trioksa mengakui pemangkasan jumlah komisaris memang akan berdampak signifikan pada pengurangan biaya operasional. Dia hanya berharap, kinerja para dewan komisaris tidak lantas menurun.

"Secara fundamental keuangan, pengurangan ini dapat berdampak pada pengurangan biaya dan harapannya kualitas pengawasan juga tidak berkurang dibanding sebelumnya," jelas Trioksa.

Kantor Kementerian BUMN. Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus, menilai efisiensi yang ditimbulkan dari pemangkasan komisaris akan berdampak positif. Ia menegaskan fungsi pengawasan harus tetap dijalankan dengan maksimal.

"Pasti akan lebih efisien, ke depan tinggal dipastikan komisaris mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal, tidak memiliki relasi politik ataupun individu yang cenderung sarat kepentingan," tutur Achmad.

Achmad menilai jika perusahaan pelat merah ingin lebih efisien lagi, maka pemerintah bisa juga menginstruksikan pemangkasan jumlah direksi, tidak hanya komisaris.

Dia juga memastikan, kinerja pengawasan tidak akan menurun hanya karena berkurangnya jumlah komisaris. Sebab, hal itu dapat bergantung pada dukungan komite audit atau komite lain yang ada di internal BUMN tersebut.

"Kinerja pengawasan tidak ada kaitannya dengan jumlah komisaris, karena komisaris pada pelaksanannya dibantu oleh komite-komite sebagai organ komisaris. Tinggal bagaimana komisaris yang ditunjuk kompeten, profesional, berintegritas dan tidak memiliki relasi politik atau individu," tegas Achmad.

Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan pemangkasan struktur manajemen bank-bank BUMN. Ia menekankan jumlah komisaris perlu dikurangi dan diisi oleh para profesional. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Sekarang itu memang arahan Pak Presiden bahwa jumlah Komisarisnya dibuat lebih ringkas,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks istana negara, Rabu (26/3).

Airlangga menambahkan bahwa pasar merespons positif struktur manajemen yang lebih efisien, terutama pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), yang kini memiliki jajaran direksi dan komisaris yang lebih ramping dibandingkan sebelumnya.

Airlangga juga menjelaskan komposisi jajaran manajemen struktur bank BUMN harus sesuai kebutuhan. “Itu sesuai kebutuhan, tetapi jika dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo juga mengarahkan agar manajemen bank-bank BUMN diisi oleh para profesional dengan komposisi yang lebih relevan dengan kebutuhan masing-masing bank.