Prabowo Minta Pemerintah Hemat, Rakyat Harus Tetap Belanja?

Presiden Prabowo Subianto usai menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah untuk melakukan penghematan dalam belanja negara. Meskipun Indonesia memiliki cita-cita tinggi di berbagai sektor, namun penggunaan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati dan terencana.

“Belanjaan negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat,” ucap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

Prabowo bertekad untuk mencegah adanya kebocoran anggaran baik dari tingkat Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah. Prabowo meminta Pemerintah Daerah dapat mengikuti instruksinya yaitu menggunakan anggran untuk rakyat yang membutuhkan.

Bagaimana dengan Rakyat?

Suasana di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Belakangan ini muncul adanya gerakan frugal living atau gaya hidup superhemat yang kini banyak dilakukan masyarakat imbas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Banyak di media sosial mengajak masyarakat untuk menahan belanja, tidak membeli barang di ritel atau mal, bahkan tidak melakukan transaksi pembayaran secara digital.

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, meminta pemerintah untuk cepat merespons hal tersebut. Menurutnya, jika semakin banyak gerakan frugal living, maka ekonomi tidak akan berjalan. Apalagi, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Frugal living, sederhana, hemat, enggak banyak konsumsi. Ini upaya ketidakpuasan sebagian masyarakat, terutama dalam kaitannya rencana kenaikan PPN," ujar Andry dalam acara BI Bersama Masyarakat (BIRAMA) 2024 di Gedung BI, Jakarta, Senin (2/12).

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Firman Mochtar, menjelaskan konsumsi rumah tangga masih menjadi penyangga terbesar dala struktur perekonomian Indonesia. Sehingga komponen ini harus tetap dijaga agar perekonomian tetap stabil.

Dari sisi moneter, BI akan terus mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga melalui kebijakan stabilitas rupiah hingga suku bunga.

"Struktur perekonomian, konsumsi 55 persen dari pertumbuhan ekonomi. Dari sisi sektoral, sektor apa yang didorong, bukan hanya pertumbuhannya, tapi inklusivitasnya. Upaya ini yang harus dilakukan," kata Firman.