Prabowo Minta Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Segera Berlaku

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Presiden Prabowo Subianto meminta kebijakan pemutihan atau penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan segera ditindaklanjuti.

Hal itu merupakan salah satu hasil rapat terbatas (ratas) hari ini, Selasa (4/11), bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menteri UMKM Maman Abdurahman.

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan, akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang," ungkap Cak Imin kepada awak media usai ratas, Selasa (4/11).

Cak Imin meminta para peserta BPJS Kesehatan yang sudah tidak aktif agar melakukan registrasi ulang supaya dapat diputihkan tunggakannya.

"Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang. Dan, registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali," jelasnya.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kapan target kebijakan ini berlaku. Hanya saja, beban pembayaran akan dikenakan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.

"Ya, otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan," ungkap Cak Imin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang menumpuk.

“Tadi minta dianggarkan 20 triliun, tapi sesuai janji Presiden (Prabowo), itu sudah dianggarkan. Nanti dicek lagi ke depan,” kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).

Purbaya juga meminta pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan di lapangan. “Kalau mereka ada boros beli alat yang tidak perlu, saya bilang anggarannya nanti dibetulin di sana,” sebutnya.

Berdasarkan keterangan BPJS Kesehatan, mereka memiliki banyak program-program bersama Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit membeli alat-alat yang kemahalan dan kebanyakan. Purbaya minta hal seperti itu dikurangi.