Prabowo Minta Tak Ada Lagi PPPK Jalur Afirmasi, tapi Honorer Tak Dipecat

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi. Foto: Kementerian Sekretariat Negara

Presiden Prabowo Subianto meminta tidak ada lagi pengangkatan tenaga non ASN atau honorer menjadi PPPK melalui jalur afirmasi selain pada pendaftaran CASN 2024.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, ke depan pendaftaran PPPK akan murni secara kompetitif dan meritokrasi.

Jalur afirmasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan penerimaan PPPK tahun 2024 merupakan kebijakan afirmasi terakhir sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan sesuai dengan kebutuhan.

"Berkaitan dengan proses rekrutmen pengangkatan ASN, Bapak Presiden menegaskan bahwa proses tersebut bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya saat konferensi pers, Senin (17/3).

Menteri PANRB Rini Widyantini saat memimpin rapat di kantornya, Kamis (6/2). Foto: Dok: Humas KemenpanRb

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah menjamin tidak ada pemecatan atau PHK tenaga non-ASN di kementerian dan lembaga (KL) dan pemerintah daerah (pemda).

"Tidak ada PHK tenaga non-ASN di kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di tahun lalu juga saya sudah mengeluarkan Surat Edaran agar KL dan Pemda tetap menganggarkan pendapatan bagi tenaga non-ASN yang terdata selama proses rekrutmen ini berjalan," jelasnya.

Di sisi lain, kata Rini, Prabowo ingin mengedepankan meritrokasi dalam manajemen ASN, sehingga kebijakan pendaftaran PPPK tahun 2024 merupakan proses afirmasi terakhir.

"Selain itu sesuai dengan UU Nomor 20, setiap kepala daerah, menteri, atau kepala lembaga tidak boleh lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN di instansi dengan acaman sanksi," tegas Rini.

Ditemui usai acara, Rini menjelaskan jalur afirmasi ini sesuai dengan data yang dihimpun Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diusulkan setiap instansi pemerintahan. Dengan kebijakan ini, pegawai honorer langsung diangkat menjadi PPPK.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melantik 29 ribu PPPK Kemenag luring dan daring, Selasa (15/8). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

"Sekarang ini kita yang lakukan afirmasi semua, khususnya untuk PPPK. Kita memenuhi semua yang terdata di BKN dan ini sifatnya afirmasi memang, mereka bisa langsung masuk sesuai dengan formasi yang diusulkan, ada juga yang tidak mengusulkan formasi," tutur Rini.

Kendati begitu, Rini memastikan pemerintah tetap membuka pendaftaran PPPK ke depannya, namun prosesnya akan sama dengan pendaftaran CPNS pada umumnya.

"Presiden tadi sudah mengarahkan tidak ada lagi afirmasi. Jadi nanti seandainya pun dibuka, maka itu akan berlaku meritokrasi. Kita ingin mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengannya," tandasnya.