Prabowo Minta TKDN Jadi Fleksibel Biar Lebih Realistis

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Presiden Prabowo Subianto meminta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuat menjadi fleksibel agar lebih realistis bagi pengusaha menyerap barang impor dalam proses produksinya.

Prabowo bertekad untuk mengedepankan deregulasi, salah satunya untuk memangkas alur perizinan yang terlalu berbelit-belit, terutama saat kegiatan ekspor dan impor.

"Saya sudah kasih instruksi, TKDN sudahlah, niatnya baik nasionalisme, saya kalau saudara sudah kenal saya lama mungkin saya paling nasionalis kalau istilahnya dulu kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar merah putih," kata Prabowo saat Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4).

Meskipun TKDN berfungsi untuk mengedepankan produk dalam negeri terutama dalam sektor manufaktur, Prabowo menilai kebijakan TKDN seharusnya bisa lebih fleksibel karena dunia usaha Indonesia semakin tidak kompetitif.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif, saya sangat setuju, TKDN fleksibel sajalah mungkin diganti dengan insentif," tegas Prabowo.

Dia pun meminta seluruh kementerian melaksanakan arahan TKDN fleksibel tersebut, yang menurutnya tidak berdampak besar bagi peningkatan kemampuan industri dalam negeri yang lebih kompleks.

Presiden Prabowo Subianto usai menyampaikan pengarahan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

"Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudah lah realistis, tolong diubah ya TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri itu, content dalam negeri, itu masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains, jadi itu enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik," jelasnya.

Di sisi lain, Prabowo juga minta para menterinya menghapuskan kuota impor. Menurutnya sistem ini membatasi pengusaha berbisnis, apalagi jika yang diimpor itu barang yang menyangkut hajat rakyat seperti impor daging.

"Siapa mau impor daging silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa? Silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok. Enggak usah ada kuota. Perusahaan ditunjuk hanya dia boleh impor, udahlah jangan ada praktik itu lagi," katanya.

Karena itu juga, Prabowo minta peraturan teknis (pertek) yang dibuat kementerian juga dihapus. Kalaupun dibikin, harus seizin Presiden Indonesia.

Pertek merupakan aturan turunan setelah keputusan presiden dibuat (kepres). "Kadang pertek lebih galak dari kepres. Enggak ada lagi pertek, keluar harus seizin presiden," ujar dia.