Prabowo Panggil Airlangga hingga Sri Mulyani ke Istana, Bahas PPN 12 Persen

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto di Istana Negara Jakarta, Kamis (5/12/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dirinya dipanggil untuk membahas terkait dengan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

"[PPN] Lagi nanti dibahas dulu ya," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan bahwa kenaikan PPN tidak akan diumumkan hari ini. Ia menyebut akan dilakukan pembahasan terlebih dahulu.

"Dibahas dulu," ucap dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak/ANTARA FOTO

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkap PPN 12 persen tidak akan berdampak pada beberapa barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras sampai listrik.

Hal ini karena barang dan jasa kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN alias nol persen. Ia menjelaskan PPN nol persen untuk barang dan jasa kebutuhan pokok juga sudah berlaku untuk aturan PPN saat ini.

“Jadi kalau kita lihat pelaksanaan undang-undang PPN walaupun saat ini PPN 11 persen dalam kenyataannya banyak barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana dan Rusunami, pemakaian listrik dan air minum itu semuanya tidak dipungut PPN jadi PPN-nya adalah 0 persen,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu (11/12).

Sri Mulyani mengungkap potensi dari pembebasan PPN terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok di tahun depan mencapai Rp 256,6 triliun.

“Kita perkirakan tahun depan pembebasan PPN itu akan mencapai Rp 265,6 triliun,” ungkapnya.