Kumparan Logo

Prabowo Prioritaskan Ketahanan Energi, DEN Yakin Target 1 Barel Minyak Tercapai

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Prabowo Subianto bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Prabowo Subianto bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan energi sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu. Fokusnya diarahkan pada peningkatan produksi migas, percepatan transisi energi bersih, serta subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan dukungan fiskal sebesar Rp 402,4 triliun bagi sektor ketahanan energi.

Dewan Energi Nasional (DEN) menilai upaya peningkatan produksi migas saat ini sudah berada di jalur yang benar. Anggota DEN, Abadi Poernomo, menyatakan optimistis Indonesia dapat mencapai target produksi satu juta barel minyak per hari (bph) pada 2030.

Target itu, kata Abadi, sejalan dengan catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), yang mencatat peningkatan lifting minyak dari 576.000 bph pada pertengahan 2024 menjadi 580.000 bph pada periode sama 2025.

“Peningkatan lifting minyak ini sudah on track untuk target satu juta bph. Namun, memang masih ada kesenjangan antara kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang mencapai sekitar 1,5 juta bph dengan hasil lifting. Kondisi ini pun akhirnya memaksa kita untuk masih impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk jadi BBM,” kata Abadi dalam keterangannya, Jumat (22/8).

Sejumlah pekerja Pertamina EP Papua Field memeriksa fasilitas di area pengeboran sumur eksplorasi Buah Merah (BMR)-001, Distrik Klasafet, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Foto: Erlangga Bregas Prakoso/ANTARA FOTO

Ia menjelaskan, target produksi satu juta bph menjadi kunci untuk mewujudkan swasembada energi nasional. Menurutnya, swasembada energi merupakan lompatan besar dibanding sekadar ketahanan energi, karena seluruh kebutuhan energi primer dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Abadi menambahkan, SKK Migas sudah menjalankan sejumlah strategi, mulai dari eksplorasi cadangan baru, reaktivasi sumur-sumur tua, hingga optimalisasi lapangan dengan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). “Meskipun sumur-sumur tua mungkin hasilnya kecil-kecil, tetapi kalau banyak akan menjadi banyak juga,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) pada 21 Mei 2025, Presiden Prabowo menyoroti besarnya impor migas Indonesia. Nilainya mencapai USD 40 miliar atau sekitar Rp 650 triliun per tahun, sehingga ia menekankan pentingnya swasembada energi untuk mengurangi ketergantungan impor.

Hulu Migas Tetap Strategis

Direktur Center for Energy Security Studies, Ali Ahmudi Achyak. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menilai peningkatan produksi hulu migas tetap strategis di tengah perbincangan transisi energi. Ia mengingatkan, energi fosil masih mendominasi bauran energi nasional dengan porsi lebih dari 80%.

“Proses transisi energi harus berjalan mulus dengan mengombinasikan sumber daya fosil dengan energi terbarukan secara bertahap. Terlebih lagi, peningkatan produksi hulu migas bisa menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat fondasi energi nasional,” tegas Ali.

Data SKK Migas menunjukkan hingga pertengahan 2025, pengeboran sumur pengembangan mencapai 409 sumur, naik 14 persen dibandingkan periode yang sama 2024. Kegiatan workover menyentuh 517 sumur (naik 6 persen), dan kegiatan well service mencapai 20.644 atau meningkat 12 persen.

Namun, Ali mengingatkan industri hulu migas memiliki risiko besar, baik dari sisi finansial, hukum, maupun keselamatan kerja. Karena itu, menurutnya, dukungan pemerintah menjadi penentu.

“Dengan situasi seperti ini tidak banyak investor yang kemudian berani mengambil risiko. Agar investor ini berani maka pemerintah perlu memberikan kepastian hukum. Selain itu perlunya penyediaan insentif fiskal, seperti pemotongan pajak, untuk menarik lebih banyak minat para investor,” tutup Ali.

instagram embed