Prabowo Resmi Bentuk Satgas Hilirisasi Dipimpin Bahlil, Ini Susunan Timnya

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: Dok. YouTube Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Aturan pembentukan Satgas tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang ditetapkan pada 3 Januari 2025.

Dalam Pasal 1, disebutkan Satgas ini untuk mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Selain itu, satgas ini juga untuk mewujudkan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batu bara, serta energi baru dan terbarukan.

Sementara dalam Pasal 3, setidaknya ada 8 tugas yang harus diemban Satgas tersebut. Pertama, mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

Kemudian, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan dan penerimaan negara. Lalu, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

Selanjutnya, merekomendasikan perubahan dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

Tugas lainnya yakni mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

Lalu, memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala, melaksanakan percepatan penyelesaian hukum, dan terakhir memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

Adapun struktur organisasi Satgas Percepatan Hilirisasi ini tertera pada Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Satgas ini terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Anggota Pelaksana, dan Sekretariat. Berikut daftar selengkapnya.

Ketua

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Wakil Ketua

Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bidang Penyediaan Lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Bidang Hilirisasi Pertanian: Menteri Pertanian

Bidang Hilirisasi Kehutanan: Menteri Kehutanan

Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan

Bidang Dukungan Kebijakan: Menteri Sekretaris Negara

Sekretaris

Ahmad Erani Yustika

Anggota

Menteri Hukum

Menteri Keuangan

Menteri Perindustrian

Menteri Badan Usaha Milik Negara

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Lingkungan Hidup

Menteri Pekerjaan Umum

Menteri Perdagangan

Jaksa Agung

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.