Prabowo Sebut Ekonomi RI Terbesar Ketujuh Dunia Versi IMF
PerbesarPresiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menempati peringkat ketujuh ekonomi terbesar dunia berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP), mengacu pada Dana Moneter Internasional (IMF).
Menurut Prabowo, capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi Indonesia yang perlu dikelola agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia dari PPP, purchasing power parity, berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara. Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (22/10).
Prabowo menilai Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang besar, ditopang oleh kekayaan sumber daya alam serta kemampuan pelaku usaha di berbagai sektor. Namun, ia menegaskan tantangan pemerintah adalah memastikan potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Kita kuat, kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan,” ujarnya.
Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi harus tercermin dari peningkatan pendapatan riil dan daya beli masyarakat, termasuk petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi manfaat ekonomi yang selama ini dinilai lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat tertentu. Prabowo menyebut pemerintah ingin mengubah arah kebijakan ekonomi agar lebih sesuai dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
“Selama ini ekonomi hanya dinikmati oleh kurang dari 1 persen di atas,” kata Prabowo.
Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan koreksi terhadap kebijakan ekonomi agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Menurut dia, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi perlu dijalankan melalui pembenahan tata kelola dan pengelolaan sumber daya alam.
Prabowo turut menyinggung upaya pemerintah memperluas penyaluran kredit bagi masyarakat. Ia menyebut penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp 53 triliun menjangkau kurang lebih 2 juta keluarga.
Untuk tahun berikutnya, pemerintah menargetkan penyaluran kredit hingga Rp 400 triliun bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah. Target tersebut, menurut Prabowo, dapat menjangkau sekitar 48 juta keluarga.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus membenahi pengelolaan kekayaan nasional dan mendorong aktivitas ekonomi dari tingkat bawah hingga daerah. Ia menilai keberhasilan pembangunan seharusnya tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera. Saya tidak mau jadi presiden rakyat saya miskin terus,” ujar Prabowo.