Prabowo Sebut Sudah Tutup 240 BUMN, Bakal Terus Bertambah Jadi 800

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan badan usaha milik negara (BUMN) yang ditutup sudah mencapai 240 perusahaan, dan memastikan akan terus bertambah jadi 700-800.
Prabowo mengatakan, saat awal masa pemerintahannya, jumlah perusahaan pelat merah yang ada di Indonesia lebih dari 1.000 perusahaan. Namun, tidak semuanya untung.
"Ada perusahaan milik negara, BUMN, jumlahnya luar biasa waktu saya jadi presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300, waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih," katanya saat Penutupan Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, Selasa (23/6).
"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa, Mensesneg? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus. Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," imbuh Prabowo
Prabowo menargetkan perusahaan negara yang ditutup bisa lebih dari 800. Hal ini dinilai dapat menghemat anggaran negara karena otomatis jumlah komisaris dan direksi juga berkurang.
"Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240, itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris itu 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp 50 juta rupiah sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu," jelasnya.
Bahkan, dia menyebutkan komisaris dan direksi BUMN yang merugi juga tetap mendapatkan gaji hingga bonus. Menurutnya, penghematan dari ratusan BUMN yang ditutup bisa mencapai triliunan rupiah.
"Sudah rugi minta bonus lagi. Saudara-saudara, sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang enggak bener, dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," tegas Prabowo.
Sebelumnya, BP BUMN telah memangkas anak usaha beberapa BUMN, yakni PT PLN menjadi 23 anak usaha, PT Pupuk Indonesia menjadi 17 anak usaha, PT Telkom Indonesia menjadi 19 anak usaha, dan PT Pelindo menjadi 24 anak usaha, PTPN menjadi 18 perusahaan, serta PT Semen Indonesia dipangkas menjadi 12 anak usaha.
Hal ini dilakukan melalui program penyederhanaan (streamlining), BP BUMN dan Danantara Indonesia menutup atau menggabungkan beberapa anak usaha BUMN ke dalam satu holding.
