Prabowo Targetkan 6 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis hingga Agustus 2025

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 6 juta orang pada Agustus 2025. Hal ini diutarakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

“(MBG) sampai Agustus akan melayani 6 juta (penerima manfaat) dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi,” kata Dadan di Istana Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan membeberkan sejak pertama kali dilaksanakan pada Senin (6/1) lalu hingga kini, sudah ada 650 ribu penerima MBG dengan 230 satuan pelayanan di 31 provinsi di Indonesia. Angka ini akan terus bertambah hingga pada angka 3 juta penerima pada April 2025.

Dadan menuturkan alasan Dadan bersama dengan sederet menteri terkait dipanggil ke Istana oleh Prabowo, lantaran orang nomor satu di Tanah Air itu menyadari masih banyak anak yang belum mendapat jatah MBG.

Sejumlah siswa menyantap makanan saat simulasi program Makan Siang Bergizi Gratis di sekolah wilayah Lanud Halim Perdanakusuma di SDS Angkasa 5 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (26/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

“Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden Ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi,” tutur Dadan.

Dadan bersama sederet menteri terkait mendapatkan tugas untuk melakukan percepatan program ini.

“Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan,” terang Dadan.

Dadan menyebut program ini memang dilakukan lintas sektoral mulai dari perencanaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri, Kementerian Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, juga Menteri BUMN.

“Supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi Anak di seluruh Indonesia Termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak perempuan,” tutup Dadan.