Prabowo: Tidak Boleh Ada yang Kelaparan di Negara yang Sudah 80 Tahun Merdeka

Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4). (Argya D. Maheswara/kumparan)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan ekonomi dalam pemerintahannya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip pembangunan ekonomi, kata Prabowo, akan mengacu pada sila-sila yang ada dalam dasar negara tersebut.

"Ekonomi kita apa, ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berketuhanan, harus megandung persatuan Indonesia," ujar Prabowo dalam sarasehan ekonomi pada Selasa (8/4).

Dengan menganut prinsip tersebut, lanjut Prabowo, sumber daya alam Indonesia akan dikelola sepenuhnya untuk keadilan sosial. Dia menegaskan pemerintah tidak akan menjual kekayaan alam ke negara lain secara murah.

"Kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah, kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah. semua tujuannya persatuan Indonesia, kemanusiaan," sambungnya.

Selain itu, kata Prabowo, dengan mengacu pada pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia juga harus mengandung asas kekeluargaan. Ia mengartikan ini dengan tidak seharusnya ada warga negara yang kelaparan dan tidak memiliki rumah.

"Tidak boleh ada yang lapar di negara yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan," tegasnya.

"Strategi kita ternyata sejalan dengan PBB, sustainable development goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, SDG lain, ini dasar kita. Karena itu swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," sambung Prabowo.