Prabowo Ungkap Indonesia Kehilangan USD 900 M Akibat Praktik Curang Ekspor
·waktu baca 3 menit
PerbesarPresiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan besarnya kebocoran penerimaan negara akibat praktik manipulasi perdagangan dan ekspor yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurut dia, praktik seperti under invoicing, transfer pricing hingga penyelundupan menyebabkan Indonesia kehilangan nilai ekonomi yang sangat besar.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia diperkirakan kehilangan hingga USD 900 miliar akibat berbagai praktik tersebut. Menurutnya, nilai itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian nasional apabila tidak bocor keluar negeri.
“USD 900 miliar kita hilang. Bayangkan kalau USD 900 miliar kita nikmati, kita pakai,” kata Prabowo dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5).
Ia menjelaskan salah satu persoalan yang disorot adalah praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dibanding kondisi sebenarnya. Menurutnya, modus tersebut dilakukan dengan membuat perusahaan di luar negeri, kemudian menjual komoditas dari perusahaan domestik ke perusahaan afiliasi dengan harga yang lebih murah dari nilai pasar.
Prabowo menilai praktik itu pada dasarnya merupakan bentuk penipuan yang selama ini merugikan negara. Ia juga menyebut terdapat perbedaan besar antara data yang dilaporkan dengan kondisi riil di lapangan.
“Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan,” ujarnya.
Ia mencontohkan potensi manipulasi pelaporan ekspor komoditas. Misalnya, ketika pengiriman komoditas dalam jumlah tertentu hanya dilaporkan sebagian di dalam negeri, sementara data di negara tujuan menunjukkan angka berbeda.
Menurut Prabowo, persoalan itu tidak hanya terjadi pada satu komoditas, tetapi juga ditemukan di berbagai sektor. Selain under invoicing, dia menyinggung praktik under counting, transfer pricing, hingga penyelundupan melalui pelabuhan.
Prabowo mengungkapkan pemerintah menemukan selisih cukup besar antara data yang dilaporkan dengan angka sebenarnya. Berdasarkan perhitungan pemerintah, perbedaan itu dalam beberapa kasus dapat mencapai separuh dari kondisi riil.
“Kita sudah hitung, kita sudah pakai random. Kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50 persen,” kata dia.
Selain menyoroti kebocoran akibat praktik perdagangan, Prabowo juga menyinggung posisi Indonesia sebagai produsen utama berbagai komoditas strategis yang menurutnya masih bergantung pada mekanisme penentuan harga dari luar negeri.
Ia mencontohkan komoditas kelapa sawit, nikel, emas hingga sumber daya tambang lainnya yang selama ini masih dipengaruhi harga global. Prabowo menegaskan pemerintah akan mendorong agar harga komoditas strategis Indonesia dapat ditentukan di dalam negeri.
Menurut dia, Indonesia tidak seharusnya menjual sumber daya alam dengan harga murah dan bergantung pada keputusan pasar negara lain. Pemerintah pun diminta merumuskan kebijakan agar komoditas nasional memiliki posisi tawar lebih kuat di pasar global.