Presiden Prabowo Akan Resmikan Danantara, Ini Kewenangan Menteri BUMN

Sejumlah karyawan mengobrol di depan Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Jumat (7/2/2025). Foto: Reno Esnir/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo bakal meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Senin, 24 Februari 2025.

Dasar hukum yang melandasi pembentukan Danantara ini tertuang dalam Undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Danantara nantinya akan berfungsi sebagai badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan dividen BUMN sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.

Pembentukan BPI Danantara ini akan membuat Menteri BUMN memiliki beragam tugas dari Presiden selaku pengelola BUMN sebagai bagian dari pemerintah negara dalam bidang keuangan negara.

Apa saja tugas Menteri BUMN setelah Danantara beroperasi?

Pada pasal 3A poin 3 menyebutkan tugas Menteri BUMN:

Pada pasal Pasal 3B, tugas Menteri BUMN dijelaskan lebih detail yaitu:

Tugas Menteri BUMN berikutnya dijelaskan pada Pasal 3C, yang menyebut:

Tugas Menteri BUMN berikutnya tertuang pada Pasal 4A:

Berikutnya pada Pasal 87C poin 1 dan 2 juga disebutkan tugas Menteri BUMN:

Menteri memberikan persetujuan atas penugasan khusus kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi nasional.

Pada Pasal 81 poin 1 menyebut dalam melaksanakan privatisasi, menteri bertugas untuk:

a. menyusun program tahunan Privatisasi;

b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite Privatisasi

untuk memperoleh arahan; dan

c. melaksanakan Privatisasi.

Pada poin 2 menyebutkan dalam rangka melaksanakan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengambil langkah meliputi:

a. menetapkan BUMN yang akan diprivatisasi;

b. menetapkan metode Privatisasi yang akan digunakan;

c. menetapkan jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dilepas;

d. menetapkan rentangan harga jual saham; dan

e. menyiapkan perkiraan nilai yang dapat diperoleh dari program

privatisasi suatu BUMN.