Presidensi G20 Indonesia 2022: Tema, Logo, Pilar, dan Agenda Prioritasnya

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan secara virtual saat Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto

Presidensi G20 Indonesia 2022 mengusung tema “Recover Together Recover Stronger”. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak negara anggota G20 untuk bersama mendukung pemulihan perekonomian dunia agar tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

G20 (group of twenty) sendiri merupakan forum komunikasi antarnegara maju dan berkembang yang berperan membangun ekonomi global. Kelompok ini memuat kerja sama multilateral yang diikuti oleh 19 negara dan 1 Uni Eropa.

Tak tanggung-tanggung, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Sejak dibentuk pada 1999, G20 telah sukses menangani berbagai masalah perekonomian global.

Logo dan Pilar Presidensi Indonesia 2022

Logo Presidensi G20 Indonesia 2022 terdiri dari tiga unsur utama, yakni gunungan, kawung, dan dalang. Mengutip laman Bank Indonesia, gunungan merepresentasikan babak baru dan keseimbangan; kawung mencerminkan tekad yang bulat dan berguna bagi sesama; dan dalang melambangkan peran aktif.

Jika digabungkan, ketiga unsur tersebut mengandung filosofi yang syarat akan makna. Logo G20 ini menggambarkan peranan aktif Indonesia dalam memajukan kehidupan perekonomian global.

Sekjen Kementerian Kominfo selaku Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20 2022 Mira Tayyiba (kiri) bersama Juru Bicara Kementerian kominfo Dedy Permadi menyampaikan keterangan pers DEWG G20 2022 di Jakarta pada Selasa (8/3/2022). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Harapan Indonesia adalah selalu ada tekad bulat untuk terus hidup, tumbuh, dan menjadi lebih baik di setiap babaknya. Ekonomi global juga diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Untuk mencapainya, diperlukan langkah konkret dalam Presidensi Indonesia 2022 ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa forum ini mengedepankan tiga pilar utama.

Pilar pertama yaitu mempromosikan produktivitas melalui penguatan sumber daya manusia. Tak lupa, pengembangan pasar keuangan dan sektor infrastruktur dasar perlu ditingkatkan dalam hal ini.

Pilar kedua yaitu meningkatkan daya tahan perekonomian Indonesia agar semakin tangguh dan berkelanjutan. Sri Mulyani berharap dengan adanya stabilitas ekonomi, Indonesia bisa menciptakan peluang baru di bidang ketahanan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers menutup pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di JCC, Jumat (18/02/2022) Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

“Meningkatkan kesiapsiagaan pandemi akan menjadi topik ini. Melindungi negara akibat kebijakan pascakrisis (exit policy) dan mengatasi risiko volatilitas modal yang berlebihan juga akan menjadi topik ketahanan dan keberlanjutan ini,” tutur Sri Mulyani, dikutip dari laman Kementerian Keuangan.

Pilar ketiga yaitu memastikan pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah konkretnya bisa dilakukan dengan mempromosikan keuangan berkelanjutan, menilai dampak lingkungan terhadap akses keuangan, dan mempromosikan inklusi keuangan.

Ketiga pilar tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam 7 agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022 yang terdiri dari exit strategy, scarring effect, sistem pembayaran digital, suistainable finance, inklusi keuangan, international taxation, dan cross-border payment.

Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia

Secara umum, agenda prioritas G20 Indonesia terdiri dari 7 poin yang berfokus pada sektor kesehatan, ekonomi digital, dan energi yang berkelanjutan. Berikut penjabarannya:

1. Exit Strategy

Tujuan agenda Exit Strategy tidak lain untuk mendukung pemulihan ekonomi yang adil. Nantinya, tiap negara anggota akan diminta mengeluarkan kebijakan countercyclical, baik dari sisi fiskal, moneter, dan regulasi keuangan.

Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Menkeu Australia Josh Frydenberg saat melakukan bilateral di sela pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Presidensi G20 Indonesia di JCC, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Strategi penarikan stimulus perekonomian juga perlu dilakukan agar tidak mengganggu keberlanjutan pemulihan ekonomi global. Harapannya, program dapat terkoordinasi dengan baik agar pemulihan ekonomi jangka pendek bisa tercipta.

2. Mengatasi Dampak Pandemi

Pandemi COVID-19 meninggalkan scarring effect yang dalam pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan pemulihan terhadap beberapa sektor yang terdampak seperti sektor riil, tenaga kerja, dan keuangan.

Melalui agenda ini, Indonesia bertekad meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Penanganan terhadap rendahnya minat investasi dan banyaknya pengangguran juga perlu diperhatikan.

3. Sistem Pembayaran Digital

Memasuki zaman serba teknologi, inovasi sistem pembayaran perlu digeser ke arah digital. Hal ini selaras dengan program pemerintah Indonesia yang gencar melakukan transaksi perdagangan internasional dan digital currency.

Keuangan berkelanjutan juga akan menjadi fokus pembahasan terkait perubahan iklim. Harapannya, ekonomi hijau (green economy) bisa lebih adil, terjangkau, adjust dan affordable bagi masyarakat dunia.

Suasana ruangan yang akan digunakan untuk Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

4. Sustainable Finance

Sustainable Finance atau pembiayaan berkelanjutan memfokuskan tujuannya pada keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel. Bank Indonesia mengelompokkan topik ini pada risiko iklim, transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan keuangan berkelanjutan dari sudut pandang makro ekonomi dan stabilitas keuangan

5. Inklusi Keuangan

Fokus agenda ini membahas inklusi keuangan yang berkaitan dengan peran teknologi digital serta pendanaan UMKM. Topik ini juga menyinggung pemanfaatan sistem open banking untuk mendorong produktivitas, mendukung ekonomi, dan keuangan inklusif bagi komunitas yang belum terjangkau layanan keuangan secara maksimal.

6. International Taxation

Topik ini membahas paket pajak internasional dan memformulasikan hak pemajakan atas keuntungan perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam agenda International Taxation, hal tersebut akan diatur hak pemajakannya dengan rinci dan terstruktur.

Bank Indonesia akan melakukan diskusi bersama OECD dan G20. Isu yang dibahas mencakup strategi perencanaan pajak yang disebut sebagai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

7. Cross-border Payment

Cross-border payment menjadi isu yang sangat penting dari sisi perkembangan sistem pembayaran. Sistem pembayaran lintas negara ini diharapkan bisa mendorong percepatan dan perluasan akses sistem keuangan.