Presidensi G20, Indonesia Bakal Bantu Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin
·waktu baca 2 menit

Krisis global termasuk utang negara miskin akan menjadi salah satu pembahasan dalam Presidensi G20 Indonesia. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kemenkeu, Wempi Saputra, mengungkapkan peran G20 selama ini memang harus hadir dalam mengatasi krisis yang terjadi di dunia.
"Karena G20 itu lahir pada saat krisis 1998, kemudian krisis 2008, kemudian akibat COVID, dan sekarang ada geopolitical konflik. Jadi betul-betul sangat penting dan urgent untuk mengatasi krisis," kata Wempi saat konferensi pers mengenai 2nd Finance Ministers and Central Bank Governors G20, Kamis (14/4).
Wempi menjelaskan dalam konteks international finance architecture salah satu persoalan yang dibahas adalah terkait utang dari negara miskin. Utang negara miskin memang harus dicarikan solusinya.
"Dalam konteks international finance architecture di dalamnya ada yang disebut penanganan utang negara miskin. Kalau di G20 kita diskusikan dalam konteks commond framework untuk debt treatment," terang Wempi.
"Jadi bagaimana utang-utang negara miskin itu bisa direstrukturisasi, dibantu, sehingga mereka nanti bisa menangani fiskal policy-nya yang semakin sempit dan bisa belanja untuk meningkatkan ekonomi," tambahnya.
Wempi mengatakan permasalahan kesehatan juga masih menjadi fokus utama. Ia menjelaskan negara G20 tidak hanya membahas bagaimana penanganan pandemi COVID-19, tetapi juga bagaimana mencegah kemungkinan terjadinya pandemi di masa depan.
Tak hanya itu, masalah transisi menuju green economy atau sebut keuangan berkelanjutan juga bakal dibahas. Ada juga pembahasan mengenai international trade, international taxation, enhanced global partnership, hingga global infrastructure.
"Peran G20 mendorong private sector partisipasi di dalam global infrastruktur investment ini. Jadi nggak mungkin hanya belanjanya dari pemerintah," tutur Wempi.
