Profil Rizal Ramli, Mantan Menkeu yang Pernah Jadi Tim Penasihat Ekonomi PBB

Pakar Ekonomi Rizal Ramli saat diskusi bertajuk "Indonesia Perlu Pemimpin Optimis yang Bawa Perubahan" di Forum Tebet, Jakarta, Senin (25/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Mantan Menteri Keuangan, Rizal Ramli, meninggal dunia pada hari ini, Selasa (2/1).

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang, bapak/kakek/mertua kami, Rizal Ramli pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo," berdasarkan pesan yang diterima kumparan.

"Kami segenap keluarga memohon maaf jika ada kesalahan beliau selama hidupnya," tulisnya.

Dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 10 Desember 1954. Ia adalah seorang mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya.

Karena ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia, Rizal pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013.

Rizal Ramli. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, ia diangkat menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog), Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan.

Saat Rizal menjadi Kabulog terbilang berhasil. Saat itu, cadangan beras melimpah dan harga beras stabil, meski ia hanya memimpin selama 15 bulan. Begitu juga tatkala menjadi Menko Perekonomian dianggap berhasil. Dia mendorong penghapusan cross-ownership dan cross-management antara PT Telkom dan PT Indosat. Terobosan ini dinilai memberikan keuntungan bagi negara.

Namun, masa tugasnya di pemerintahan tidak lama seiring dengan runtuhnya kekuasan Presiden Abdurahman Wahid antara periode 1999-2001.

Setelah tidak lagi di pemerintahan, Rizal Ramli terus menyuarakan kegelisahan hatinya terhadap kebijakan pemerintah. Ia sering turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang tersumbat, mulai urusan buruh, jaminan sosial, hingga urusan negara.

Menurutnya, Indonesia hingga kini tidak ada bedanya dengan masa lalu, masih saja neolib dalam mengeluarkan kebijakan yang selalu menguntungkan kapitalis, sekaligus menginjak nasib rakyat dan buruh.

Di tengah kesibukkannya, dia juga diberi jabatan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Komisaris PT Semen Gresik Tbk pada tahun 2006 hingga 2008. Pada era Presiden Jokowi dia juga diberi amanah sebagai Presiden Komisaris Bank BNI.

Pada pertengahan tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengangkat Rizal Ramli untuk menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Ini ketiga kalinya dia menjadi menteri dengan jabatan yang berbeda. Meski sudah menjadi menteri, ia tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pas dengan dirinya.

Rizal Ramli sempat menentang rencana pembangunan reklamasi di Jakarta, ia pun terkena gelombang reshuffle kabinet Jokowi. Posisi Rizal Ramli diganti oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Maritim 2016 hingga saat ini.