Program Makan Siang Gratis: Bank Dunia Wanti-wanti; Airlangga Lihat Simulasi

2 Maret 2024 9:01 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Rencana program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran menuai pro kontra. Kebijakan ini sudah ramai dibicarakan bahkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres 2024.
ADVERTISEMENT
Belum ditetapkan apakah Prabowo-Gibran menang, sesuai hitungan real count hingga saat ini, program makan siang gratis bahkan sudah mulai dibahas di sidang kabinet. Tak sampai di situ, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun sempat menyambangi sekolah yang sudah mulai melakukan simulasi. Berikut fakta-faktanya sejauh ini.

Bank Dunia Wanti-wanti Program Makan Siang Gratis

Bank Dunia atau World Bank buka suara soal kebijakan makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran. Rencananya, anggaran program prioritas tersebut masuk dalam APBN 2025.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, meminta pemerintah Indonesia tetap mematuhi batas defisit fiskal yang ditentukan yakni sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lembaga ini juga mengingatkan pemerintah agar menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal.
ADVERTISEMENT
“Kami berharap Indonesia mematuhi batas defisit fiskal yang ditentukan yaitu 3 persen dari PDB yang ditentukan dalam undang-undang, dan juga menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal,” kata Satu kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (27/2).
Sebelumnya, TKN Prabowo-Gibran mengungkapkan program makan siang gratis bakal dilaksanakan bertahap, dan akan menelan biaya sebesar Rp 450 triliun per tahun. Tapi di tahap pertama, biaya yang diperlukan sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun. Untuk menanggung belanja tersebut, defisit APBN 2025 dipatok 2,45 sampai 2,8 persen.

Airlangga Jawab Bank Dunia

Pernyataan itu langsung direspons Menko Airlangga. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu pengusung Prabowo-Gibran, menyebut Bank Dunia belum tahu program makan siang gratis secara detail. Ia bahkan bingung dengan angka defisit APBN 3 persen di 2025.
ADVERTISEMENT
Airlangga mengungkapkan pertemuannya dengan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, memang membahas mengenai defisit APBN. Namun tidak spesifik membicarakan makan siang gratis.
"Ya kita (kemarin) bicara soal defisit APBN diproyeksi 2025 antara 2,4 persen sampai 2,8 persen," ungkapnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara Foto

Simulasi Makan Siang Gratis

Airlangga sebelumnya juga menghadiri simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang, Kamis (29/2).
Dia menjelaskan, kapasitasnya hadir di sana adalah sebagai undangan dari Pemkab Tangerang. Program makan siang gratis adalah gagasan Paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran, yang belum resmi menang.
ADVERTISEMENT
Dia mengatakan kegiatan simulasi ini menjadi belanja masalah untuk program makan siang Prabowo-Gibran. Adapun SMPN 2 Curug adalah volunteer untuk program makan siang gratis.
"Kita belanja masalah dulu. Ini kan program untuk pemerintahan 2025 (Prabowo-Gibran)," terang Airlangga di Tangerang, Kamis (29/2).

Anies Singgung Etika

Program makan siang gratis ini masuk dalam salah satu yang disinggung dalam rapat membahas RAPBN 2025. Jokowi menginstruksikan agar APBN selanjutnya mulai mengakomodir program presiden terpilih.
Capres 01 Anies Baswedan menilai penyiapan anggaran untuk pemerintahan selanjutnya sangat baik. Kalau terjadi sebaliknya, justru akan menjadi masalah.
"Yang repot itu kan pemerintahnya mau selesai tapi dia tidak mau akomodasi, itu kan sering terjadi," ujar Anies kepada wartawan di kawasan Jakarta Utara, Jumat (1/3).
ADVERTISEMENT
Namun, kondisi saat ini dirasa kurang pas untuk membicarakan program presiden terpilih. Sebab, KPU belum mengumumkan secara resmi siapa pemenang Pilpres 2024.
"Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai, ada persoalan etika lagi di sini," ujar Anies.