Program Satu Data Indonesia Dipercaya Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi Saat Corona

Sejumlah tim medis mengevakuasi seorang pasien menuju Ruang Isolasi Khusus Rumah Sakit Umum Pusat dr Kariadi saat simulasi penanganan wabah virus Corona. Foto: ANTARA FOTO/Aji Styawan

Pemerintah saat ini terus memperbaiki data antarkementerian dan lembaga. Perbaikan data ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan finalisasi rancangan kerja Pemerintah tahun 2021, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial saat pandemi virus corona dengan menggunakan Satu Data Indonesia.

“Kami di Bappenas saat ini sedang melakukan finalisasi rancangan rencana kerja Pemerintah 2021 dengan tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Sebagai sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, yang adaptif dan responsif,” kata Suharso, dalam Sosialisasi Satu Data Indonesia secara virtual, Senin (3/8).

Ia menuturkan pembangunan 2021 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi melalui sektor-sektor industri pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi ketahanan bencana, dan bagaimana Menyusun sistem ketahanan pangan, serta merdeka belajar.

Menteri PPB Suharso Monoarfa baru saja bertemu dengan Presiden Jokowi. Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Adapun tujuh prioritas pemulihan ekonomi antara lain: pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.

“Peran satu data sangat penting untuk melaksanakan fokus-fokus pembangunan 2021, untuk itu sinergi antar kementerian, Lembaga antara pusat dan daerah, serta masyarakat luas. Penyelenggaraan satu data itu penting untuk memastikan kontribusi nyata dalam pembangunan ke depan,” ungkapnya.

Kepala Bappenas ini menyebutkan ada enam kementerian lembaga yang terkait dalam penyusunan SDI. Adapun keenam kementerian tersebut: Kementerian PanRB, Kementerian Kominfo, Kemendagri, Kemenkeu, BPS dan Badan Geospasial Indonesia.

“Serta penyelenggara di instansi pusat masing-masing sebagai wali data dan produsen data,” tuturnya.