Proyek Ibu Kota Baru Ditunda atau Dibatalkan? Ini Kata Menteri PUPR

7 April 2020 18:37 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjalankan tugas rutin dan mengikuti beberapa kegiatan penting dari kediaman. Foto: Instagram/@kemenpupr
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjalankan tugas rutin dan mengikuti beberapa kegiatan penting dari kediaman. Foto: Instagram/@kemenpupr
ADVERTISEMENT
Merebaknya virus corona di Indonesia telah berdampak pada terganggunya sejumlah proyek strategis yang telah direncanakan pemerintah tahun ini.
ADVERTISEMENT
Salah satu rencana besar pemerintah yang sudah berjalan di tahun ini adalah pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Kemenko Kemaritiman dan Investasi menyatakan, proyek yang sudah dikebut sejak awal tahun itu kini tengah dipertimbangkan pemerintah untuk ditunda.
Terkait rencana penundaan itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku salah satu eksekutor mengatakan hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut. Khusus mengenai alokasi anggaran, ia menyatakan program tersebut belum tercatat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PUPR Tahun 2020.
"Untuk kegiatan ibu kota baru, itu tidak ada kegiatan yang khusus di ibu kota baru ini, karena kami sudah menyiapkan desainnya. Tapi itu belum ada Undang-Undangnya jadi belum bisa kita alokasikan anggaran. Jadi sampai sekarang belum ada anggaran di DIPA tahun 2020 Kementerian PUPR untuk kegiatan di ibu kota," ujar Basuki dalam video conference, Selasa (7/4).
ADVERTISEMENT
Sementara terkait kemungkinan proyek tersebut dibatalkan, menurutnya tidak ada kemungkinan untuk itu. Hingga kini, kata Basuki, belum ada rapat lanjutan terkait proyek ibu kota baru lantaran pemerintah fokus pada penanganan COVID-19.
Ia sendiri menyerahkan sepenuhnya soal penundaan ataupun pembatalan proyek ibu kota baru kepada Presiden Jokowi.
"Kalau batal mungkin enggak ya, tapi sampai sekarang belum ada rapat membicarakan ibu kota baru, belum ada anggaran dana yang dibicarakan. Yang jelas bahwa belum ada rapat-rapat tentang ibu kota baru, yang bisa memutuskan Bapak Presiden karena beliau yang sampaikan di DPR," pungkas Basuki.