Proyek Infrastruktur Timbulkan 52 Konflik Agraria di 2021, Melonjak 123 Persen

Ilustrasi pembangunan jalan tol. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Infrastruktur menjadi salah satu sektor yang banyak menimbulkan konflik agraria sepanjang tahun 2021. Total ada 52 konflik agraria bidang infrastruktur di tahun lalu mulai dari pembangunan jalan tol hingga bendungan.

Sektetaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengungkapkan konflik agraria sektor infrastruktur mayoritas didominasi dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Dari 52 konflik, 38 kasus berasal dari Proyek Strategis Nasional. Konflik agraria infrastruktur akibat PSN ini mengalami lonjakan tinggi sebesar 123 persen dibandingkan tahun 2020 dari hanya 17 kasus, di tahun 2021 menjadi 38 kasus,” kata Dewi saat konferensi pers secara virtual, Kamis (6/1).

Dewi menjelaskan jenis pembangunan infrastruktur penyebab konflik dimulai dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, bandara, bendungan, kereta api, pariwisata, hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pekerja infrastruktur. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Dalam kondisi pembangunannya, Dewi menyebut proses pengadaan dan pembebasan tanah dipermudah atau dipercepat dengan merancang berbagai regulasi penopang. Ia mengatakan Perpres 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan PSN membuat lebih dari 200 proyek raksasa milik pengusaha yang diklaim sebagai kepentingan umum.

Menurutnya, pengadaan tanah untuk PSN semakin mendapatkan karpet merah setelah pengesahan UU Cipta Kerja di tahun 2020. Setelah itu lahir beragam peraturan turunannya seperti PP 64 tahun 2021 tentang bank tanah, PP 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah, dan PP 42 tahun 2021 tentang PSN.

Lebih lanjut, Dewi mengungkapkan pada September 2021 Menko Perekonomian juga menerbitkan Permen 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN untuk menjamin kelancaran pelaksanaan keseluruhan proyek.

“Sebulan kemudian, KPA mencatat dari Oktober sampai Desember 2021 saja sudah terjadi 18 konflik seluas 2.433 hektar yang disebabkan oleh proses pengadaan tanah bagi PSN,” ungkap Dewi.