Proyek PLTU Indramayu II Mangkrak, Jokowi: Kita Prioritaskan Energi Hijau

PLTU Indramayu. Foto: Dok. PLN

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah memprioritaskan penggunaan energi hijau untuk pembangkit listrik nasional. Hal ini menyusul belum ada kepastian terhadap pembangunan PLTU Indramayu II.

Jokowi menuturkan, pemerintah tengah memprioritaskan pengembangan pembangkit berbasis hidro, angin, geothermal, dan surya. Contohnya, Jokowi akan segera meresmikan PLTS Cirata, sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.

"Semua yang berkaitan dengan kebutuhan listrik secara nasional kita dukung, tetapi sekarang ini kita mulai bergeser ke energi hijau," ujarnya usai meninjau panen petani di Indramayu, Jumat (13/10).

Proyek PLTU Indramayu termasuk dalam program mega proyek 35.000 MW di era Jokowi periode pertama. Rencana penyusunan proyek PLTU Indramayu sudah dimulai sejak 2015.

Rencananya, pembangunan dimulai tahun 2022 dengan target operasi di tahun 2026. Kapasitas yang akan dihasilkan 2x1.000 MW dengan dana sekitar Rp 29,5 triliun yang berasal dari APBN dan pinjaman luar negeri dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Meski begitu, pihak pemerintah Jepang memutuskan untuk menyetop pembiayaan PLTU Indramayu. Alasannya, negara tersebut tak lagi ingin mendukung aktivitas yang berhubungan dengan batu bara seiring percepatan transisi energi.

Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (11/10/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Jokowi belum bisa mengungkapkan nasib pembangunan PLTU Indramayu tersebut. Hanya saja, dia berkata Kementerian ESDM memiliki wewenang terhadap pembangunan PLTU baru ke depannya.

"Kalau ada PLTU itu harus supercritical semuanya, standar-standarnya itu saya kira di kementerian ESDM tau semua," pungkas Jokowi.

Berdasarkan catatan kumparan, keputusan Jepang menyetop pendanaan PLTU Indramayu diumumkan pertama kali oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jepang Hikariko Ono dalam sebuah konferensi pers. Tak hanya di Indonesia, Jepang juga menghentikan pembiayaan untuk proyek serupa di Bangladesh.

"Kami memutuskan bahwa kami tidak dapat melanjutkan lebih jauh dengan proyek-proyek ini sebagai subjek pinjaman yen," kata Hikariko Ono dikutip dari Nikkei Asia, Kamis (30/6/2022).