Kumparan Logo

Proyek-proyek Energi Terbarukan Terhambat Skema BOOT

kumparanBISNISverified-green

clock
google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Energi alternatif menggunakan angin (Foto: Wikimedia)
zoom-in-whitePerbesar
Energi alternatif menggunakan angin (Foto: Wikimedia)

Pada 2017 lalu, terdapat 68 Power Purchase Agreement (PPA) atau kontrak jual beli listrik di sektor energi baru terbarukan (EBT). Kementerian ESDM mengungkapkan, jumlah PPA yang ditandatangani ini terbanyak dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, rata-rata tak sampai 20 PPA yang ditandatangani dalam setahun.

Namun, sebagian besar dari 68 proyek EBT tersebut terhambat akibat adanya kewajiban BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) dalam PPA.

Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Riza Husni, mengungkapkan bahwa skema BOOT membuat para pengembang EBT kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank.

Sebab, skema BOOT mewajibkan pengembang menyerahkan pembangkit listrik kepada negara setelah kontrak habis. Dampaknya, perbankan tak mau menerima pembangkit listrik sebagai jaminan.

"Aturannya kan orang pinjam ke bank harus pakai jaminan. Sekarang ketika wajib pakai skema BOOT, pembangkit listrik tak bisa jadi jaminan karena akan jadi milik negara," ujarnya kepada kumparan (kumparan.com), Kamis (15/2).

Riza menambahkan, skema BOOT sangat menyulitkan pengembang-pengembang EBT yang bukan perusahaan raksasa. Pengembang harus mencari aset selain pembangkit untuk dijadikan jaminan.

"Akhirnya yang bisa membangun pembangkit listrik hanya perusahaan-perusahaan raksasa yang asetnya besar saja," ucapnya.

Ia mengungkapkan, dari 68 PPA yang sudah ditandatangani pengembang EBT dengan PLN tahun lalu, hanya sekitar 5 saja yang bisa mencapai tahap financial close alias mendapat pendanaan dari bank. Sisanya sebanyak 63 proyek tak bisa jalan.

"Cuma 5 dari 68 proyek saja yang sudah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan ke PLN," kata Riza.

Karena itu, Riza mendesak pemerintah agar mencabut kewajiban penggunaan skema BOOT ini. Menurut Riza, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalitrikan) pada Desember 2016 yang menekankan pentingnya prinsip 'dikuasai oleh negara' tak mengharuskan penggunaan skema BOOT.

"Dikuassai oleh negara itu kan tidak berarti harus dimiliki negara, tidak seperti itu. Izinnya dikeluarkan negara, diawasi negara, diatur oleh negara sudah memenuhi prinsip dikuasai oleh negara," tegasnya.

Dihubungi secara terpisah, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengaku belum mendapat laporan soal adanya proyek-proyek EBT yang terganjal akibat skema BOOT. "Saya harus cek dulu, biasanya besok ada update progresnya," tutupnya.