Proyek PUPR Belum Rampung 55 Persen, Menteri Basuki Setop Proyek Baru

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjalankan tugas rutin dan mengikuti beberapa kegiatan penting dari kediaman. Foto: Instagram/@kemenpupr

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, hingga 16 Agustus 2022 progres fisik pembangunan infrastuktur masih 45,4 persen, atau sekitar 55 persen proyek yang belum dirampungkan.

Adapun tahun 2022 ini Kementerian PUPR mendapatkan pagu sebesar Rp 110,7 triliun. Dari angka itu, hingga 16 Agustus 2022 realisasinya baru Rp 46,6 triliun atau hanya 41,6 persen dari total anggaran.

"Untuk progres lelang, dari total 3.766 paket kontraktual senilai Rp37,3 triliun telah terkontrak sebanyak 3.009 paket senilai Rp 29,7 triliun (79,8 persen), dalam proses lelang 548 paket senilai Rp5,8 T (15,6 persen) dan belum lelang 209 paket senilai Rp1,7 T (4,6 persen)," kata Basuki pada konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8).

Adapun salah satu proyek yang belum rampung tersebut salah satunya adalah bendungan yang ditargetkan terbangun 37 unit tahun ini. Dari target tersebut, baru 9 bendungan yang sudah selesai dibangun.

Sementara di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR ditargetkan membangun 24 bendungan di tahun 2023.

Jika ditotal, PUPR memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan 61 bendungan dalam kurun dua tahun ke depan. Untuk itu, Basuki menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka proyek baru lagi.

"Saya sampaikan itu ada di perintah Presiden di seluruh K/L untuk bisa menyelesaikan (di tahun) 2023-2024. Tadi saya sampaikan strateginya, khususnya di PUPR, tidak ada pembangunan baru kecuali perintah presiden," kata Basuki pada konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8).

Basuki mengatakan sejak tahun 2022 ini tidak ada bendungan baru meskipun banyak usulan yang masuk ke PUPR. Walaupun dia menyadari bahwa infrastruktur bendungan memang masih perlu ditambah.

"Tapi karena programnya 61 bendungan, di luar itu sudah kita tutup karena memang tidak bisa diselesaikan di 2024. Yang 61 pun mungkin masih ada yang diselesaikan tahun 2025 karena kemarin ada refocusing karena pandemi," pungkasnya.