Proyeksi Kuota BBM Pertamina di 2025 Beda dengan BPH Migas, Kok Bisa?

Ilustrasi pengisian bahan bakar di SPBU Pertamina Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

PT Pertamina (Persero) menetapkan proyeksi penyaluran BBM bersubsidi Pertalite dan Solar, minyak tanah (kerosene), hingga LPG 3 kg untuk tahun 2025, namun berbeda angkanya dengan proyeksi BPH Migas.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, proyeksi konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar di 2025 berada di kisaran 18,6 juta kiloliter (KL) hingga 18,7 juta KL.

Kemudian, kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite diproyeksikan 32,1 juta KL hingga 32,2 juta KL, sementara proyeksi kuota minyak tanah (kerosene) 525 ribu KL hingga 527 ribu KL.

"Kami prognosa solar di range 18,6 juta KL hingga 18.7 juta KL, untuk Pertalite 32,1 juta KL hingga 32,2 juta KL, sementara kerosine di angka 525 ribu KL hingga 527 ribu KL, ini kami susun range," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR, Selasa (28/5).

Sementara untuk kuota penyaluran LPG 3 kg, lanjut Riva, Pertamina memprediksi angkanya berada di kisaran 8,46 juta metrik ton, atau lebih tinggi 1 persen dari prognosa tahun 2024.

Riva membeberkan perhitungan proyeksi penyaluran BBM bersubsidi ini menggunakan beberapa asumsi. Pertama, estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 berdasarkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 5,1-5,5 persen.

"Kedua, yaitu estimasi pertumbuhan kendaraan bermotor ada di angka 4-5 persen. Ini sudah memperhitungkan pertumbuhan EV (kendaraan listrik) di 2024-2025," tambahnya.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mencatat terjadi kenaikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada masa mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Foto: Pertamina

Kemudian, asumsi tidak terdapat atau belum dilakukannya konversi minyak tanah ke LPG di wilayah Indonesia timur. Asumsi terakhir yaitu Pertamina terus melakukan pengawasan dan pemberlakuan program Subsidi Tepat, baik Solar Pertalite, dan LPG.

Sementara itu, BPH Migas mengungkapkan telah mengajukan volume kuota BBM untuk 2025 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baik Solar maupun Pertalite. Nantinya kuota tersebut dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menuturkan, BPH Migas mengajukan kuota Pertalite sebesar 31,33 juta KL hingga 33,23 juta KL untuk 2025.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati melakukan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (23/11/2023) Foto: Dok. Humas BPH Migas

“Proyeksi rentang volume JBT dan JBKP 2025 adalah untuk minyak solar sebesar 18,33 hingga 19,44 juta KL, minyak tanah 0,514 sampai 0,546 juta KL, Pertalite 31,33-33,23 juta KL,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/5).

Erika menyebutkan, perhitungan batas bawah proyeksi volume minyak solar, minyak tanah, dan Pertalite tersebut menggunakan model statistik regresi dengan data historis konsumsi BBM dan parameter PDB per kapita, serta asumsi pertumbuhan ekonomi 2025.

Pengajuan kuota BBM untuk 2025 ini, lanjut Erika, dilakukan bersamaan dengan pengajuan parameter penghitungan subsidi LPG 3 kg, serta kompensasi BBM untuk penyusunan outlook tahun anggaran 2024, RAPBN 2025, dan Medium Term Budget Framework (MTBF) TA 2026-2029.

Selain itu, angka 33,32 juta KL atau batas atas proyeksi volume kuota Pertalite 2025 ini, lebih tinggi 2 juta KL dibandingkan dengan kuota dalam APBN 2024 sebesar 31,704 juta KL, juga kuota penyaluran Pertalite tahun yang sama, yaitu 31,6 juta KL.

“Dari 31,7 juta KL yang ditetapkan, dicadangkan 100.000 KL untuk keperluan penyaluran Pertalite di Pertashop, sehingga kuota yang dialokasikan sebesar 31,6 juta KL,” jelas Erika.