PT PP Kantongi Kontrak Baru Rp 15,78 T per Agustus, 51 Persen dari Target 2022

Jajaran Direksi PT PP Presisi Tbk saat menggelar konfrensi pers. Foto: Moh Fajri/kumparan

Emiten BUMN Karya, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP berhasil membukukan kontrak baru senilai Rp 15,78 triliun per Agustus 2022. Kontrak ini naik 55,93 persen dibandingkan Rp 10,12 triliun per Agustus 2021.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan, pencapaian kontrak baru tersebut terdiri dari kontrak baru induk perusahaan sebesar 72 persen dan anak perusahaan sebesar 28 persen. Berdasarkan lini bisnis, perolehan kontrak baru mencakup konstruksi sebesar 64 persen (jalan dan jembatan sebesar 24 persen, gedung sebesar 27 persen), EPC sebesar 8 persen, dan anak perusahaan sebesar 28 persen.

“Sampai dengan Agustus 2022, kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru PT PP dengan kontribusi sebesar 65 persen, disusul oleh Pemerintah sebesar 30 persen dan swasta sebesar 5 persen dari total perolehan kontrak baru,” ujar Novel dalam Public Expose Live 2022, Kamis (15/9).

Beberapa proyek yang berhasil diraih oleh PT PP sampai dengan Agustus 2022, antara lain pembangunan proyek Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp 3,83 triliun, proyek pekerjaan Pipeline Semarang-Batang sebesar Rp 1,06 triliun, proyek pembangunan Pertamedika Sanur Bali sebesar Rp. 621 miliar, dan RS Dharmais sebesar Rp. 427 miliar.

Selain itu, proyek PTPP lainnya berupa WUR Pertamina Hulu Rokan sebesar Rp 421 miliar, pembangunan Simpang Susun Jalan Tol Serang-Panimbang sebesar Rp 341 miliar, proyek Landmark BSI Aceh sebesar Rp 296 miliar, pekerjaan interior gedung Kejaksaan Agung RI sebesar Rp 286 miliar, pekerjaan pembangunan Gardu Induk dan Underline Freeport sebesar Rp 255 miliar, proyek Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta sebesar Rp 207 miliar, Anak Usaha sebesar Rp. 4,04 triliun, dan sebagainya.

PTPP menargetkan kontrak baru Rp 31 triliun pada akhir tahun 2022. Artinya, kontrak yang baru digenggam perseroan senilai Rp 15,78 termasuk 51 persen dari target tahun 2022.

Dari target Rp 31 triliun tersebut, Novel menyebut porsi pemerintah meningkat, dari 30 persen menjadi 44 persen. Kenaikan ini seiring emiten konstruksi pelat merah ini membidik proyek pemerintah khususnya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Investasi.

Meski demikian, persentase proyek baru dari BUMN menurun, dari 65 persen menjadi 48 persen hingga akhir tahun 2022. Segmen konstruksi masih mendominasi sebesar 63 persen, mencakup infrastruktur sebesar 30 persen, jalan dan jembatan 29 persen dan gedung sebesar 41 persen.