PT SMF Tunggu Restu Pemegang Saham untuk Lanjutkan Program Padat Karya di 2023

4 November 2022 15:49 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jajaran Direksi PT Sarana Multigriya Finansial dalam Media Gathering SMF 2022 di Hotel Kokoon Banyuwangi, Jumat (4/11/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Jajaran Direksi PT Sarana Multigriya Finansial dalam Media Gathering SMF 2022 di Hotel Kokoon Banyuwangi, Jumat (4/11/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan
ADVERTISEMENT
PT Sarana Multigriya Finansial atau PT SMF masih menunggu persetujuan dari pemegang saham terkait pelaksanaan program padat karya di 2023. PT SMF saat ini menggarap program padat karya salah satunya Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
ADVERTISEMENT
Program Kotaku merupakan upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Program ini juga mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Direktur Keuangan dan Operasional SMF, Bonai Subiakto, melihat Kementerian PUPR telah memiliki kepedulian untuk pengentasan rumah di daerah kumuh.
"Di sini juga mulai ada awareness dari kementerian teknis. Dalam hal ini Ditjen Cipta Karya untuk memperbaiki atau mengentaskan kawasan kumuh itu harus melibatkan Pentahelix, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat," ujar Bonai dalam Media Gathering SMF 2022 di Hotel Kokoon Banyuwangi, Jumat (4/11).
Menurut Bonai, kawasan perumahan kumuh paling banyak ditemukan di daerah. Ia mengaku masih menunggu keputusan para pemegang saham untuk melanjutkan program Kotaku di 2023. Apalagi, dana yang digunakan untuk program tersebut diambil dari Corporate Social Responsibility (CSR).
Ilustrasi PT SMF. Foto: PT SMF
"Untuk tahun depan kami masih menunggu arahan dark pemegang saham, karena ini sifatnya bagian dari CSR dan itu ditentukan oleh pemegang saham," ungkap Bonai.
ADVERTISEMENT
Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, memastikan pihaknya bakal terus bersinergi dengan Kementerian PUPR melalui program Kotaku.
Per triwulan III 2022, PT SMF dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah merenovasi 76 rumah tidak layak huni dengan serapan anggaran mencapai Rp 4,9 miliar di 2 lokasi yaitu di Belu, Nusa Tenggara Timur dan kawasan kumuh Semanggi, Surakarta.
"Sejak tahun 2019 hingga saat ini perseroan telah merealisasikan program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh sebanyak 299 rumah di 15 lokasi dengan serapan anggaran mencapai Rp 22 miliar," tutur Ananta.