PTBA Target Uji Tuntas PLTU Pelabuhan Ratu Rampung Kuartal I 2023

Ilustrasi PLTU. Foto: Dok. PLN

PT Bukit Asam Tbk (Persero) atau PTBA menargetkan proses uji tuntas atau due diligence akuisisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu dari PT PLN (Persero) dapat rampung di kuartal I 2023.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, mengatakan sejauh ini pihaknya dengan PLN masih membahas dan mengkaji due diligence dari proses akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu dari sisi nilai keekonomian dan regulasi.

Adapun PTBA dan PLN pada Selasa (18/10), sepakat melakukan pengambilalihan (spin off) PLTU berkapasitas 3 x 350 megawatt (MW) itu melalui penandatanganan Principal Framework Agreement. Hal ini sebagai upaya pensiun dini (early retirement) PLTU tersebut.

Nilai peralihan PLTU ditaksir USD 800 juta atau setara Rp 12,37 triliun (asumsi kurs Rp 15.474 per dolar AS). Meski begitu, karena ada pembahasan due diligence, Arsal membuka kemungkinan ada perubahan nilai investasi yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Kemarin MoU untuk melakukan due diligence secara detail, harapannya kalau nanti hasil dari due diligence itu menguntungkan kedua belah pihak tentunya kita akan jalan," jelasnya.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Kata Arsal, perubahan nilai investasi tergantung hasil due diligence karena belum sampai ke saya masih berproses secara detail. Perusahaan menargetkan kepastian kerja sama akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu bisa keluar di kuartal I 2023 mendatang. Sementara proses ini berjalan, dia menyebut belum ada rencana akuisisi PLTU lain, karena kewenangan ada di pihak PLN.

"Kita juga lihat regulasinya itu harus berhubungan dengan pihak-pihak terkait, ini juga masih berproses ya kami harapkan paling enggak di kuartal I tahun depan sudah ada gambaran secara jelas," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga belum bisa memastikan ada PLTU lain yang masuk ke dalam daftar pensiun dini yang akan diakuisisi terlebih dahulu oleh PTBA.

Untuk menopang pendanaan pensiun dini PLTU, pemerintah sudah menggalang dana dari berbagai skema pendanaan dengan beberapa lembaga, salah satunya Asian Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM).

"Dia (PTBA) juga mau kan? Jadi masuk skema dari ETM diakuisisi itu mau bikin apa untuk mengurangi emisi," katanya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/12).